Saturday, 11 November 2017

Wiranto Sebut KKB Hanya Mengisolasi, Suryo Prabowo: Seandainya Ini Tahun 1996..

Wiranto Sebut KKB Hanya Mengisolasi, Suryo Prabowo: Seandainya Ini Tahun 1996..

Berita Islam 24H - Sebanyak sekitar 1300 warga Distrik Tembagapura, Mimiki Papua, disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Sabinus Waker. Kelompok ini sebelumnya pernah beberapa kali terlibat baku tembak dengan kepolisian.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, kejadian tersebut bukan bagian dari penyanderaan, melainkan KKB hanya mengisolasi daerah Tembagapura.

"Jadi di sana ada mungkin sekitar 8.000 pendulang emas. Kemudian ada upaya kelompok kriminal bersenjata bukan menyandera tapi mengisolasi daerah itu," jelas Wiranto saat di temui di Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.

Pernyataan Wiranto kemudian dikritisi oleh Letjen (Purn) Suryo Prabowo melalui akun facebooknya.

SEANDAINYA sekarang tahun 1996

Mungkin lain lagi cara penanganan kasus penyanderaan OPM terhadap 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti, Papua.

Pastinya tidak pakai isolasi/lakban.


Kata Golkar: Walau Media Menggiring, Novanto Tidak Jatuh

Kata Golkar: Walau Media Menggiring, Novanto Tidak Jatuh

Berita Islam 24H - Penetapan status tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK atas Ketua DPR RI, Setya Novanto, membuat konstelasi politik di Partai Golkar bergejolak.

"Tekait status Ketua Umum kami, bukan tidak mungkin akan menjadikan kondisi internal bergejolak" kata Wasekjen DPP Golkar, Maman Abdurahman, dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-gado Boplo, Sabtu (11/11).

Walau demikian, lanjut Maman, sampai hari ini tidak ada alasan yang sah berdasar peraturan partai untuk melengserkan Setya Novanto dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Hal itu berlaku meski ada penggiringan opini ke arah sana oleh media.

"Walaupun opini media menggiring Ketum kami sebaiknya mundur dari posisinya, tapi kami lihat sampai saat ini belum ada dalil konstitusionalnya," jelas Maman.

Maman terangkan bahwa Setya Novanto telah membentuk tim tersendiri di luar Partai Golkar. Tujuannya agar Novanto tetap fokus dalam menjalankam roda organisasi kepartaian.

"Tidak melibatkan internal, Ketum punya tim sendiri," jelas Maman.

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek E-KTP.

KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Saat proyek itu bergulir, Novanto tengah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. KPK menduga ia melanggar hukum bersama Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharja; pengusaha, Andi Agustinus, dan dua eks pejabat Kemendagri, yaitu Irman dan Sugiaharto. [beritaislam24h.info / rmol]
Kata Buruh, "Saya menyesal sudah pilih Anies-Sandi, lebih baik Ahok deh"

Kata Buruh, "Saya menyesal sudah pilih Anies-Sandi, lebih baik Ahok deh"

Berita Islam 24H - Ratusan buruh menyesal sudah memilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Mereka merasa sudah dibohongi dan dikhianati lantaran keduanya tidak menepati janji semasa kampanye.

Seperti yang dirasakan Zulfandi misalnya. Pria yang bekerja di pabrik kalkulator di Cilincing ini mengaku hanya mendapatkan Rp 3,6 juta per bulan, padahal dirinya pernah dijanjikan kalau honornya akan lebih dari itu.

"Saya nyesal sudah milih Anies-Sandi. Kalau soal (honor) , lebih baik Ahok deh (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," sesal Zulfandi saat ditemui di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Dia tak menyangka, sikap Anies dan Sandiaga saat ini sangat berbeda dengan janji semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Khususnya terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 3,6 juta.

Padahal para buruh tersebut memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena menganggap pola pikir mereka jauh lebih baik dari Ahok. Kala itu dia yakin dua pemimpin baru tersebut tidak gampang lupa dengan janjinya.

"Kita enggak pernah pilih, kalau yang kita calonkan orang sakit ingatan," kata Zulfandi.

Perwakilan buruh lainnya mengungkit kembali sikap gubernur-gubernur pendahulu Anies. Menurut mereka, semuanya sama-sama pembohong.

"Kalau mau pilkada blusukan, datang ke kampung-kampung, datang ke kampung saya tuh. Datang ke got-got nyemplung, datangi buruh cuma diskusi," kata buruh lainnya dalam orasi.

Penetapan UMP 2018 menjadi titik awal kekecewaan para buruh terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Besaran UMP yang ditetapkan dinilai tidak sesuai keinginan mereka.

Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Sedangkan keinginan buruh besar UMP 2018 adalah Rp 3,9 juta. Ketika demo berlangsung, mereka membawa spanduk besar berisi kontrak politik yang telah ditandatangani Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. [beritaislam24h.info / kml]
Nasdem Usung Viktor Laiskodat di Pilkada NTT

Nasdem Usung Viktor Laiskodat di Pilkada NTT

Berita Islam 24H - Partai Nasdem akan mengusung Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 mendatang.

Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, penunjukan Viktor karena dinilai sebagai figur yang tepat untuk maju bertarung memperebutkan kursi nomor satu di provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu.

Kemunculan nama Viktor itu akhirnya membatalkan koalisi Partai Nasdem dan Golkar, yang sebelumnya secara terbuka telah mengusung nama Jacki Uly dan Melki Laka Lena sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT.

"Rencana koalisi Nasdem-Golkar untuk Pilgub NTT pada akhirnya belum dapat menghasilkan kesepakatan politik dan karenanya tidak dapat diteruskan," kata Johnny, Jumat (10/11/2017).

"Memperhatikan pentingnya Pilgub NTT bagi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi NTT dan demi kepentingan masyarakat NTT, maka Partai Nasdem dengan serius mempertimbangkan Victor Bungtilu Laiskodat yang adalah Ketua Fraksi Nasdem DPR RI sebagai cagub NTT pada pilkada 2018 yang akan datang," sambung dia.

Selanjutnya, kata Johnny, secara cepat DPP Partai Nasdem akan mengambil inisiatif membangun potensi koalisi strategis NTT dengan beberapa partai terkait perkembangan politik tersebut.

Menurut Johnny, yang juga adalah anggota DPR RI asal NTT itu, cepatnya perubahan perkembangan politik dalam minggu ini adalah hal yang biasa dan tidak mengejutkan. Nasdem, kata dia, menanggapinya sebagai bagian dari lingkungan politik yang dinamis.

Adapun Jacki Uli yang sebelumnya telah diumumkan ke publik sebagai bakal calon gubernur akan mengumumkan sikapnya dan kembali fokus sebagai Ketua DPW Nasdem NTT. [beritaislam24h.info / lp6]

Friday, 10 November 2017

Solidaritas Bela Islam Ancaman Serius PDIP Di Pilgub Jabar, Jateng, Dan Jatim

Solidaritas Bela Islam Ancaman Serius PDIP Di Pilgub Jabar, Jateng, Dan Jatim

Berita Islam 24H - Gerakan solidaritas Aksi Bela Islam akan menyapa Pilgub Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Secara eksplisit, Faizal Assegaf meyakinkan Aksi Bela Islam yang dimotori Habib Rizieq dan para ulama kritis sudah pasti akan lebih agresif dan ekspansif di Pilkada 2018.

"Kalau Pilgub Jawa Tengah kekuatan akan berimbang sehingga Megawati terlihat agak enteng. Tapi di arena Pilgub Jabar dan Jatim, PDIP akan menghadapi arus perlawanan serius dari gerakan Aksi Bela Islam," ujar ketua Progres 98 itu dalam keterangannya, Jumat (10/11).

Dan menariknya, lanjut Faizal, konsolidasi gerakan Aksi Bela Islam sampai sejauh ini belum melakukan gebrakan apapun. Tapi reaksi ketakutan dan kepanikan kian mencolok, menurut dia, ditunjukkan oleh Megawati dan PDI Perjuangan.

"Mega dan PDIP sadar bahwa kekuatan solidaritas Aksi Bela Islam adalah ancaman serius yang dapat memporak-porandakan agenda politik mereka di Jabar, Jateng dan Jatim," terangnya.

"Maklum, Megawati dan PDIP dicap oleh umat Islam sebagai kelompok pembela kepentingan konglomerat taipan dan loyalis pendukung narapidana penista agama alis Ahok," cetus mantan aktivis mahasiswa 98 itu.

Stigma negatif tersebut, suka atau tidak, Faizal menilai telah menempatkan PDIP sebagai barang haram dan menjadi musuh bersama umat Islam.

Kalaupun PDIP berpura-pura 'mesra' dengan segelintir tokoh Nahdlatul Ulama, hal itu dinilainya tidak akan mampu mengubah citra mereka yang terlanjur dinilai anti Islam. Terlebih Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang merupakan orang dekat Megawati acapkali melontarkan pernyatan yang menyiram luka di hati umat.

"Saya kira, Prabowo Subianto, Habib Rizieq, Amien Rais, elite PKS dan para tokoh Islam nasional akan tampil memandu kebangkitan Islam di Jabar, Jateng dan Jatim," ujar Faizal, optimis.

Menurut dia, pertarungan Pilgub di tiga wilayah tersebut sangat menentukan formasi politik jelang Pilpres 2019. Namun, dia yakin bila umat Islam bersatu maka dipastikan Megawati, Jokowi dan PDIP akan keok. [beritaislam24h.info / rmol]
Sandi Jawab Tudingan Pembohong oleh Buruh di Aksi Hari Pahlawan

Sandi Jawab Tudingan Pembohong oleh Buruh di Aksi Hari Pahlawan

Berita Islam 24H - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi menjawab tudingan para buruh yang menyebutnya telah berbohong dan mengingkari janji saat kampanye. "Kami fokus all out, tidak akan pernah lari dari komitmen kami untuk mennyejahterakan buruh," kata Sandi di Balai Kota DKI, Jumat, 10 November 2017.

Sandi mengatakan, kesejahteraan para buruh harus diangkat dengan meringankan biaya hidup mereka. Sebab, Sandi melihat bahwa perekonomian saat ini sedang lesu dan membuat daya beli masyarakat turun.

Untuk menekan biaya hidup buruh, Sandi mengatakan bahwa pemerintah hadir dengan membuat kebijakan di bidang transportasi dan belanja sehari-hari. Sehingga, ia menyebutkan akan menggratiskan tarif naik Transjakarta kepada buruh, dan memberikan insentif jika mereka berbelanja di pasar milik PD Pasar Jaya dengan harga jauh di bawah eceran pasar tradisional.

"Itu yang akan kami lakukan sebagai bentuk intervensi. Keberpihakan Anies-Sandi untuk rekan-rekan serikat pekerja yang ber-KTP DKI dan tinggal di daerah-daerah terpantau survei yang perlu kami bantu hidup layaknya," ujar Sandi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut Anies-Sandi sebagai pemimpin pembohong karena menetapkan upah yang tak sesuai dengan janji kampanye. Menurut Iqbal, pemimpin DKI tidak pernah memikirkan nasib buruh lantaran upah yang ditetapkan lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. Padahal biaya hidup di DKI jauh lebih besar ketimbang dua daerah itu.

Said Iqbal bersama buruh lainnya pun melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI, hari ini yang bertepatan Hari Pahlawan, memprotes kebijakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ia mendesak pemerintah merevisi penetapan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,6 juta menjadi Rp 3,9 juta. Ia menilai, upah yang layak justru bisa memicu daya beli. "Daya beli bisa naik kalau upah tidak murah," kata dia. [beritaislam24h.info / tc]
Deddy Mizwar akan menjadi kader Partai Demokrat

Deddy Mizwar akan menjadi kader Partai Demokrat

Berita Islam 24H - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar akan menjadi kader Partai Demokrat dan rencananya dalam beberapa waktu ke depan dirinya akan menerima kartu tanda anggota atau KTA dari partai tersebut.

"Saya akan menjadi kader Demokrat, Insya Allah, Insya Allah karena saya kan salah satu dari pendiri Partai Demokrat," kata Deddy Mizwar usai bertemu dengan jajaran pengurus Formasi dan ICMI Orwil Jawa Barat, di Bandung, Kamis malam.

Ia mengatakan dengan dirinya menjadi bagian dari Partai Demokrat maka PKS bisa bersekutu dengan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono di Pilgub Jawa Barat 2018.

"Gerindra akan tetap menjadi bagian dari kita kan belum putus apa-apa. Jadi koalisinya PKS dengan Demokrat dulu baru dengan PAN terus Gerindra juga akan kita ajak juga. Mudah-mudahan mau karena dia jadi trigger dari bagian koalisi awal," kata dia.

Menurut dia, komunikasi dengan PKS, Partai Demokrat selama ini berjalan cukup bagus, termasuk dengan Ahmad Syaikhu yang akan menjadi wakilnya nanti.

"Alhamdulillah dengan Pak Syaikhu komunikasi jalannya bagus, dengan demokrat juga bagus," katanya.

Namun ia mengakui komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi sedikit terkendala.

"Komunikasi (Mulyadi) belum, karena saya enggak mau memaksa, inikan ada kepentingan bersama, enggak bisa menekan dan memaksa seseorang," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan akan segera menerima surat keputusan dukungan dari PAN, PKS dan Partai Demokrat untuk Pilgub Jawa Barat 2018 pada November 2017.

"Insha Allah dari tiga-tiganya bulan ini diterima, Demokrat, PKS dan PAN," kata pria yang akrab disapa Demiz ini. [beritaislam24h.info / ant]
Laporan Megawati Kejadian 10 Bulan Dianggap Politis, Kasus Habib Rizieq 2 Tahun Diproses Hukum

Laporan Megawati Kejadian 10 Bulan Dianggap Politis, Kasus Habib Rizieq 2 Tahun Diproses Hukum

Berita Islam 24H - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai pelaporan atas Megawati syarat kepentingan politik karena pidato Megawati sudah lama kenapa baru sekarang dilaporkan ke polisi.

"Laporan itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan politik. Kejadiannya 10 Januari 2017 lampau, kenapa saat ini dipersoalkan. Ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan dan membawa persoalan agama dalam politik," kata Hasto Kristiyanto di Panti Marhaen Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Kamis 9 November 2017. (TEMPO)

Seperti diberitakan, ulama dari Madura melaporkan Megawati ke Polda Jawa Timur pada Rabu, 8 November 2017. Megawati dilaporkan atas pidatonya di HUT PDIP ke-44 pada Januari 2017 lalu.

Juru bicara Ulama Madura, Ustaz Saifudin mengatakan ulama Madura yang diwakili pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah, Pamekasan KH M Ali Salim melaporkan Megawati karena dalam pidato tersebut seakan-akan setelah hari kiamat tidak ada dan hanya peramal.

"Kiai setelah mendengar hal itu dari santri, akhirnya membuka Youtube dan melaporkan yang bersangkutan ke polisi, walau agak terlambat," katanya.

Kalau PDIP menilai pelaporan Megawati syarat kepentingan politik karena pidato Megawati Soekarno Putri terjadi sudah lama pada 10 Januari 2017 alias 10 BULAN...

Tapi kenapa Soekmawati Soekarno Putri melaporkan Habib Rizieq atas video ceramah Habib Rizieq yang terjadi 2 TAHUN lalu?

[Republika, 28-10-2016]
Habib Rizieq Dilaporkan Atas Pernyataan Dua Tahun Lalu

Pimpinan organisasi Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq bin Hussein Sihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri pada Kamis (27/10/2016) atas tuduhan penghinaan terhadap lambang negara Pancasila pada ceramahnya di Tabligh Akbar 2 tahun lalu.


Bahkan saat HRS dilaporkan ke polisi oleh Soekmawati, PDIP mendukung untuk diproses hukum.

Habib Rizieq Diduga Lecehkan Pancasila, PDIP: Selesaikan Secara Hukum


NAHLOH!

Kalo kasus 10 bulan lalu disebut kepentingan politik.

Kalo kasus 2 tahun disebut apa? AMAT SANGAT SUPER POLITIS?

KEMAKAN OMONGAN SENDIRI KAN? [beritaislam24h.info / pi]

Thursday, 9 November 2017

Takut Dicopot, Sejumlah Direksi BUMD DKI Eks 'Teman Ahok' Mulai Carmuk ke Anies-Sandi

Takut Dicopot, Sejumlah Direksi BUMD DKI Eks 'Teman Ahok' Mulai Carmuk ke Anies-Sandi

Berita Islam 24H - Kondisi manajemen di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta dikabarkan tengah panas dingin.

Pemicunya, para direksi BUMD yang pada Pilgub DKI 2017 lalu tidak netral alias terindikasi mendukung salah satu paslon, disebut-sebut terancam dicopot.

Dalam catatan TeropongSenayan, pada pesta demokrasi lokal DKI lalu, setidaknya ada beberapa petinggi baik di BUMD maupun jajaran Wali Kota dilaporkan ke Bawaslu DKI karena diduga mendukung pasangan petahana Ahok-Djarot.

Karenanya, kini sebagian dari mereka tengah gencar bergerilya mencari muka (carmuk) kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tujuannya, agar posisinya aman.

"Para direksi BUMD itu sekarang sedang bergerilya, bahkan mereka juga mendekati para relawan Anies-Sandi, demi menyelamatkan jabatannya," kata Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi, M Rico Sinaga, di Jakarta, Kamis (8/11/2017).

Diketahui, selama Pilgub DKI 2017 lalu berlangsung, para direksi itu ada yang tanpa tending aling-aling menunjukkan keberpihakannya kepada petahana Ahok, yang kala itu masih menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.

"Keberpihakan mereka sangat jelas saat kampanye berlangsung, terutama menjelang hari pencoblosan di putaran kedua yang menyisakan head to head antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, setelah AHY-Silvy dipastikan tersisih di putaran pertama," ujar Rico.

Lebih jauh, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) ini menjelaskan, selama masa kampanye banyak kontribusi para direksi tersebut demi membantu memenangkan Ahok.

Diantaranya yang paling kentara adalah saat BUMD tertentu memasok sapi untuk warga Kepulauan Seribu dan memfasilitasi pelaksanaan program dadakan Ahok-Djarot yang disebut Kartu Jakarta Lansia (KJL).

"Sekarang, setelah Ahok-Djarot kalah, mereka ketakutan dan berusaha mendekati siapa pun yang punya akses ke Anies-Sandi, termasuk para relawan agar tidak dicopot," ungkap Rico.

Namun demikian, Rico enggan menyebutkan identitas para direksi itu. Menurutnya, tidak etis jika nama-nama mereka diumbar ke publik. "Mereka kan manusia biasa, punya perasaan juga. Tidak baik lah kalau saya sebut merk," kata Rico berseloroh.

Bahkan, tambah Rico, selama bergerilya tersebut, para direksi itu juga menyertakan banyak janji dan konpensasi jika dirinya aman. Termasuk janji akan memberikan segepok uang yang jumlahnya tidak sedikit.

"Karena, dulu mereka yakin Ahok-Djarot akan menang Pilkada karena diusung koalisi besar dan partai penguasa, PDIP, PKB, PPP, PAN, Golkar, Hanura, dan NasDem. Tapi mereka kecele karena Ahok-Djarot justru keok telak. Tentu ini pelajaran berharga bagi yang lain agar lain kali hati-hati dan tetap bersikap profesional," pesan Rico.

Pegiat LSM senior ini juga meminta agar Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, ekstra hati-hati dalam menyikapi fenomena ini. Sebab bagaimana pun perjalanan BUMD ke depan sangat penting sebagai salah satu sumber PAD Pemprov DKI.

"Di era Ahok, BUMD rusak karena Ahok juga asal-asalan menempatkan orang-orangnya di sana, kemudian BUMD-BUMD itu dimanjakan dengan PMD (penyertaan modal daerah) puluhan bahkan ratusan miliar, meskipun kontribusi PAD-nya rendah dan merugi, contohnya ya seperti PT Ratax Armada," katanya.

Meski begitu, Rico mengaku, mendukung penuh kebijakan Anies-Sandi yang tidak akan lagi mengucurkan PMD bagi BUMD, kecuali bagi BUMD yang proyeknya masih berjalan, dan kebijakan BUMD harus pro rakyat, terutama kaum marjinal.

Hanya saja, Rico menyarankan, agar kedepan sebaiknya BUMD di isi oleh orang-orang profesional dan bersih dari oknum yang menduduki jabatan direktur karena praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), termasuk KKN dari era Gubernur Ahok.

"Sepertinya, melihat kondisi BUMD sekarang, tidak ada pilihan lain bagi Anies-Sandi selain mengganti semua jajaran direksi BUMD itu, biar kedepan BUMD-BUMD yang dibiayai dengan uang rakyat itu sehat dan produktif," pesan Rico. [beritaislam24h.info / tsc]
Soal Pernikahan Kahiyang-Bobby, Fahri Hamzah Serang Balik Pengkritiknya

Soal Pernikahan Kahiyang-Bobby, Fahri Hamzah Serang Balik Pengkritiknya

Berita Islam 24H - Tudingan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah soal pernikahan mewah putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, dianggap tidak relevan. Namun, Fahri justru mengkritik balik para pengkritiknya.

Fahri heran hukum jadi seperti tidak berlaku di negeri ini. Menurut dia, aturan soal larangan pejabat menggelar resepsi pernikahan mewah itu harusnya berlaku juga terhadap presiden.

“Surat Edaran (SE) itu kan dibuat November 2014, sebulan setelah (Jokowi) dilantik. Jelas di situ hasil rapat kabinet,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11).

Dia juga mengatakan, semangat revolusi mental sehingga dikeluarkannya surat edaran itu seperti tidak berlaku. Sebab, tegas dia, banyak pejabat menggelar pernikahan mewah. Harusnya, tegas dia, istana mengingatkan bahwa ada SE itu.

“Tapi, sekarang malah bilang presiden tidak terikat aturan itu. Yang disebut revolusi mental itu akhirnya apa? Kan jadi omong kosong,” ungkap Fahri.

Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, hukum tertulis harus dipegang walaupun langit runtuh. Namun, kata dia, hukum tertulis itu kalah dengan basa-basi yang tidak jelas.

“Itu yang menyebabkan Indonesia muter-muter terus tidak jelas begitu, ya kan? Korea sudah sekian puluh ribu pendapatan per kapita, begitu juga Malaysia, Singapura. Tapi, kita masih saja (begini),” ungkapnya.

Menurut dia, hal ini terjadi karena tidak menghormati hukum. Dia mengatakan, hukum hanya dipakai untuk pencitraan, main-main dan dinego-nego. “Kalau si ini boleh kena hukum, si itu tidak, sehingga hukum itu pandang bulu,” katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar Jokowi karena mengundang ribuan tamu untuk pernikahan Kahiyang dengan Bobby.

“Pernikahan putri Presiden Jokowi tidak melanggar aturan dan jangan dijadikan komoditas politik,” tegas Yuddy melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (7/11).

Yuddy menuturkan, saat menjabat MenPAN-RB memang pernah mengeluarkan SE. Melalui SE MenPAN RB Nomor 13 Tahun 2014, Yuddy kala itu mengimbau pejabat sipil atau militer yang menggelar acara resepsi pernikahan atau tasyakuran membatasi jumlah undangan. Yakni 400 undangan atau kehadiran yang tidak melebihi 1000 orang.

Yuddy menjelaskan, jika resepsi diselenggarakan di fasilitas umum seperti hotel atau gedung yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat sehingga berdampak pada ketidaknyamanan, maka hal tersebut tentu dilarang. Namun, katanya, sah-sah saja jika resepsi diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal sendiri dengan memperkenankan masyarakat sekitar. [beritaislam24h.info / jpnn]
Penolakan Ustaz Marak, Ini Permintaan Gerindra ke Pemerintah

Penolakan Ustaz Marak, Ini Permintaan Gerindra ke Pemerintah

Berita Islam 24H - Penolakan ustaz berceramah sedang marak terjadi di beberapa daerah. Jika sebelumnya ada Ustaz Felix Siauw yang ditolak di Bangil Pasuruan, Jawa Timur, penolakan juga dirasakan Ustaz Bachtiar Nasir yang ditolak di Garut dan Cirebon.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta Pemerintah melakukan sesuatu guna mengatasi hal tersebut. Menurutnya, Pemerintah berfungsi sebagai pembina dan penanggung jawab kerukunan, keamanan, dan kedamaian bangsa dan negara.

"Lebih penting adalah melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok ustaz agar memahami kondisi bangsa agar menyampaikan dakwah yang konstruktif," ujar Sodik saat dihubungi pada Rabu (8/11).

Selain itu, Pemerintah juga seharusnya melakukan pembinaan antar satu kelompok jamaah dengan lainnya untuk saling menghargai satu sama lain. Menurut Sodik, penting juga mengingatkan agar antar kelompok saling menghargai satu sama lain. Namun tugas mengingatkan tersebut, bukan hanya oleh ormas-ormas tetapi juga Pemerintah.

"Pemerintah ikut melakukan pembinaan saling menghormati dalam bentuk dialog, silaturahmi, himbauan dengan tiap kelompok sehingga antar kelopok saling menghargai bukan saling mencaci dan saling menolak," ujar politukus Partai Gerindra tersebut. [beritaislam24h.info / rci]
Gerindra Sesalkan Ujaran Kebencian terhadap Prabowo tak Pernah Ditindak

Gerindra Sesalkan Ujaran Kebencian terhadap Prabowo tak Pernah Ditindak

Berita Islam 24H - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi membandingkan kinerja aparat kepolisian saat menangani kasus ujaran kebencian terhadap Gerindra dan Prabowo Subianto.

Menurutnya, ujaran kebencian kepada Gerindra, misalnya, yang jarang ditindaklanjuti polisi kendati anggota partai mengajukan laporan.

"Sekarang coba lihat, ujaran kebencian terhadap Prabowo, mana pernah ditindak. Kepada keluarga Prabowo, semua ujaran kebencian tidak ditindak," kata dia di Jakarta, Rabu (8/11).

Contoh laporan salah satu kader Gerindra yang tidak ditindaklanjuti kepolisian, seperti terkait pidato politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat. Sedangkan ujaran kebencian kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menurutnya, cukup cepat direspons.

"Tapi kalau ujaran kebencian terhadap Jokowi langsung makar, langsung disebut anti-Pancasila, langsung anti-pemerintah. Itu jelas sekali. Bahkan kini Prabowo dikenakan, melansir berita paradise paper untuk menjatuhkan," katanya.

Menurut dia, sikap politik saat ini menyerahkan saja kepada anggota DPR RI. Anggota DPR juga, kata Permadi, harus aktif membela Prabowo.

“Jangan diam saja," katanya. [beritaislam24h.info / tsc]
Ternyata, Bang Ucu yang Audiensi dengan Sandiaga adalah Bekas Ahoker
Bang Ucu (kiri) mengenakan jaket cokelat, saat audiensi dengan Wagub DKI, Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, Selasa (7/11/2017) kemarin.

Ternyata, Bang Ucu yang Audiensi dengan Sandiaga adalah Bekas Ahoker

Berita Islam 24H - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ditemui oleh sejumlah perwakilan warga Tanah Abang untuk membahas penataan kawasan Tanah Abang di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017) kemarin.

Salah satu tokoh Tanah Abang yang ikut dalam audiensi itu adalah Muhammad Yusuf bin Muhi atau yang beken dengan sebutan Bang Ucu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TeropongSenayan, belakangan diketahui sosok Bang Ucu pada Pilkada DKI 2017 lalu, tak lain adalah bekas pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat atau Ahoker.

Selama pesta demokrasi lokal DKI berlangsung, Bang Ucu begitu getol mengajak masyarakat Tanah Abang untuk memilih Ahok-Djarot.

Penelusuran redaksi, sesepuh Tanah Abang itu juga pernah secara langsung dan terang-terangan mengajak warga untuk mendukung Ahok-Djarot, tepatnya disela-sela tabligh akbar bersama para ulama, Minggu, 16 April 2017 silam.

Acara pengajian bertema mendoakan 'Pilkada DKI Jakarta tanpa gangguan' itu berlangsung tiga hari sebelum Pilkada DKI putaran kedua dimana Ahok-Djarot head to head melawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 19 April 2017 lalu.

Saat itu, Bang Cucu menyatakan warga Jakarta cerdas memilih pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) putaran dua 2017.‎

"Masyarakat DKI cerdas dan memilih pemimpin yang terlihat kerja," kata Bang Ucu di Jakarta Minggu (16/4/2017).

Bang Ucu menuturkan, masyarakat Jakarta menghendaki pemimpin yang komitmen untuk umat Islam tanpa intervensi dan intimidasi.

‎ Pada kesempatan itu, Bang Ucu juga menyerukan warga Tanah Abang Jakarta Pusat mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

‎ Bang Ucu menilai pasangan petahana itu telah terbukti memajukan DKI Jakarta melalui program yang pro rakyat.

Kini, setelah beberapa bulan pesta demokrasi lokal DKI selesai, Bang Ucu tampak langsung 'move ono'.

Hebatnya lagi, belum genap sebulan Anies-Sandi berkantor di Balai Kota DKI, Bang Ucu bisa langsung membangun komunikasi dan bersilaturrahmi dengan Sandiaga Uno.

"Saya Alhamdulillah ketemu perwakilan masyarakat Tanah Abang dan menerima masukan-masukan, tokoh-tokoh masyarakat, senior-senior yang selama ini aktif dalam memberdayakan masyarakat dan memberikan masukan tentang pola-pola penataan yang mudah-mudahan bisa lebih efektif ke depan," kata Sandiaga usai bertemu Bang Ucu di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Sandiaga mengatakan Bang Ucu dan rekan-rekannya yang menyambangi Balai Kota mempunyai informasi mengenai Tanah Abang. Informasi itu menjadi tambahan data dalam menata Tanah Abang.

"Hari ini kita dapat masukan dari masyarakat mudah-mudahan ini bisa perkaya data yang kami kumpulkan untuk membantu kita. Untuk memastikan kebijakan yang akan diambil itu sudah sesuai harapan dari warga," terangnya.

Sandiaga mengatakan Bang Ucu pernah juga diajak dalam melakukan penataan Tanah Abang. Bang Ucu menurutnya sangat mendukung penertiban Tanah Abang.

"Mereka bagian dari yang pernah ditertibkan, mereka semua mendukung kok," sebutnya. Sandiaga meminta warga tidak berpikir negatif terkait penataan Tanah Abang. [beritaislam24h.info / tsc]

Wednesday, 8 November 2017

Permadi Bandingkan Kasus Pimpinan KPK dengan Viktor Laiskodat

Permadi Bandingkan Kasus Pimpinan KPK dengan Viktor Laiskodat

Berita Islam 24H - Politikus Partai Gerindra Permadi mengomentari terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan surat yang menyeret dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Permadi menilai, pengusutan oleh Bareskrim Polri sarat kepentingan politis.

"Jelas (politis)," katanya di Jakarta, Rabu (8/11).

Permadi mengatakan, Gerindra menginginkan penegakan hukum yang bersih. Ia pun mempertanyakan sekaligus membandingkan terkait laporan Gerindra yang tidak diusut, seperti halnya laporan ujaran politikus Partai Nasdem, Viktor Laiskodat.

"Kita tentu akan bertanya juga ya kepada polisi. Kenapa LP kami dibedakan dng LP lain. Kenapa yang fitnah Gerindra tidak ambil tindakan," ujarnya.

Sebelumnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke tahap penyidikan. [beritaislam24h.info / rol]
Ulama Madura Laporkan Megawati ke Polda Jatim, Ini Tanggapan PDIP

Ulama Madura Laporkan Megawati ke Polda Jatim, Ini Tanggapan PDIP

Berita Islam 24H - Ketum PDIP Megawati dilaporkan ke Polda Jatim. Yang melakukan pelaporan adalah M Ali Salim (39), seorang ulama dan juga pengasuh Ponpes Al Ishlah, Pamekasan.

"Ya saya melaporkan tadi siang pukul 14.00 WIB ke Polda Jatim. Saya mewakili ulama se-Madura," beber Ali yang nomor teleponnya tercantum di tanda bukti laporan.

Saat ditelepon kumparan (kumparan.com), Rabu (8/11), Ali mengaku sedang dalam perjalanan pulang.

"Itu soal pidato saat hari ulang tahun PDIP (Januari 2017), lengkapnya saya kurang paham. Soal kata meramalkan itu," beber dia.

Ali tiba-tiba bertutur, dia hanya lulusan SD dan selama ini menimba ilmu di pesantren. Jadi, untuk urusan hukum, Ali meminta mengontak pengacara yang mendampingi.

"Saya hanya disuruh mewakili ulama se-Madura, lalu tanda tangan. Tadi juga pas beri keterangan ke wartawan pengacara," beber dia.

Namun, selaku pelapor yang namanya tercantum di surat, Ali berharap laporannya diproses kepolisian. "Karena kata-kata meramalkan itu kurang sesuai dengan agama," beber dia.

kumparan kemudian diminta Ali mengontak pengacaranya yang bernama Andre. Setelah telepon ditutup, Ali mengirimkan pesan lewat SMS nomor telepon Andre. Sayangnyap onsel Andre sedang tidak aktif saat dihubungi.

kumparan lalu mengonfirmasi ke Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung. Lewat sambungan telepon, Frans membenarkan adanya laporan Ali ini ke Polda Jatim.

kumparan juga mencari tahu soal kalimat yang dilaporkan terkait pidato Megawati. Merujuk ke belakang, pidato Mega ini pernah juga dilaporkan ke Bareskrim oleh Imam Besar FPI Rizieq Syihab.

Pidato Mega yang menyebut 'mereka dengan fasih meramalkan kehidupan setelah dunia fana, padahal mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya,' kalimat itulah yang diperkarakan.


Sementara itu politisi PDIP Eva K Sundari yang dimintai tanggapan atas laporan ini menyampaikan, mereka yang melaporkan tidak melihat konteks pidato tersebut.

"Saya berada di sana, dan tidak ada hate speech sama sekali, malah sebaliknya menyesali hate speech karena membuat masyarakat terkoyak. Jadi pidato harus dilihat secara keseluruhan, yaitu ajakan untuk inklusif, tidak eksklusif karena Pancasila itu ada kesetaraan. Jadi isi keseluruhan adalah ajakan untuk menjalankan doktrin persatuan dari Pancasila," tegas Eva.

Eva juga menjelaskan, Megawati tidak punya reputasi hate speech terhaadap golongan masyarakat, apalagi terhadap umat Islam.

"Jadi melihatnya jangan sepotong, lalu lepas dari konteks. Tidak dikaitkan dengan keseluruhan pidato, atau konsistensi sikap sebelum-sebelumnya yang fokus pada misi politik agar PDIP sebagai Rumah Bersama Kebangsaan (yang jadi tema pidato saat itu). Aneh saja menyeru persatuan kok dituduh memecah belah. Mengajak berpolitik berkeadaban kok dituduh sektarian, apalagi Bu Mega sendiri muslim," tegas Eva. [beritaislam24h.info / kc]
Kecewa UMP DKI 2018, KSPI Akan Cabut Dukungan untuk Anies-Sandi

Kecewa UMP DKI 2018, KSPI Akan Cabut Dukungan untuk Anies-Sandi

Berita Islam 24H - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa dengan nilai upah minimum provinsi atau UMP DKI 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Untuk itu, mereka menggelar konferensi pers guna menyampaikan pernyataan sikap dan rencana unjuk rasa. "Merencanakan aksi 10 November dengan tuntutan cabut mandat Anies-Sandi," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono dalam undangan yang diterima Tempo melalui pesan WhatsApp.

Konferensi pers itu digelar hari ini, 8 November 2017, di kantor DPP KSPI, Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pukul 12.00. Kahar berujar, konferensi pers dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal dan pemimpin KSPI lain.

Menurut Kahar, unjuk rasa KSPI itu sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Anggota KSPI dari berbagai kota akan datang ke Jakarta.

Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara untuk mencabut dukungan KSPI terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Buruh juga akan memberikan gelar Anies-Sandi sebagai bapak upah murah dan gubernur yang paling cepat mengingkari janji," ucapnya.

Pencabutan dukungan itu merupakan protes buruh terhadap Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Buruh menganggap angka itu tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak yang nilainya mencapai Rp 3,9 juta. [beritaislam24h.info / tmp]
Banyak Nawacita Belum Tercapai, PDIP Salahkan Birokrasi

Banyak Nawacita Belum Tercapai, PDIP Salahkan Birokrasi

Berita Islam 24H - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih banyak janji-janji Nawacita yang belum tercapai.

Namun, dia tidak menyalahkan Jokowi-JK. Menurutnya, hal itu terjadi karena masalah struktural.

Hendrawan yang juga anggota Komisi VI DPR memastikan bahwa langkah Jokowi-JK dalam mewujudkan janji-janji yang diucapkan pada kampanye Pilpres 2014 masih berada di jalur yang tepat. Sebagian dari janji-janji Nawacita juga sudah tercapai.

"(Langkah Jokowi-JK) pada jalur yang tepat. Capaian realisasinya memang baru sekitar 60-65 persen," katanya di jakarta, Selasa (7/11).

Menurut Hendrawan, masih belum tuntasnya pemenuhan janji-janji itu karena ada beberapa persoalan yang mengadang. Persoalan itu sudah turun-temurun alias struktural. Butuh waktu agak lama untuk membenahinya. Persoalan tersebut mulai dari birokrasi sampai nilai ekspor yang kecil, karena barang yang dikirim ke luar negeri tak memiliki nilai tambah besar.

"Persoalan struktural seperti birokrasi yang belum efisien, kesenjangan produktivitas antar sektor, ketergantungan pada luar negeri, ekspor yang didominasi komoditas bernilai tambah rendah, kepemilikan lahan pertanian yang timpang, dan lainnya," bebernya.

Meski demikian, dia memastikan bahwa sejumlah indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan. Indikator tersebut antara lain posisi daya saing yang terus meningkat, indeks kemudahan berbisnis yang terus membaik, dan perbaikan infrastruktur. Dia pun berharap, program akselerasi terus dilakukan, utamanya program-program produktif yang dapat memicu peningkatan daya beli masyarakat.

"Koordinasi dan sinergi lintas sektoral harus diperkuat. Paket-paket deregulasi yang sudah dibuat yang ada 16 paket harus tetap dimonitor implementasinya. Efisiensi ekonomi harus ditingkatkan," pesan Hendrawan.

Soal penurunan daya beli masyarakat yang banyak diungkap kalangan partai oposisi, Hendrawan tidak membantah. Terlebih, ada laporan Badan Pusat Statistik yang mengungkapkan adanya pelemahan daya beli pada masyarakat. Namun, dia menganggap hal tersebut tidak serta merta menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat turun. Penurunan daya beli itu terjadi lantaran ada beberapa item baru yang membuat alokasi belanja di masyarakat berubah, yakni pengeluaran untuk pulsa dan penggunaan teknologi baru seperti ATM dan m-banking.

"Di kelas menengah ada tren belanja untuk edukasi, kesehatan, dan wisata. Sementara di pedesaan nilai tukar petani hanya naik tipis. Artinya, produk-produk pertanian atau agro belum memiliki nilai tambah yang besar," katanya.

Terhadap angka pengangguran yang meningkat, seperti yang dilaporkan BPS, Hendrawan menganggap sebagai hal biasa. Angka itu terjadi cuma karena siklus. Sebab, survei dilakukan saat sedang terjadi musim paceklik. Saat musim panen tiba, angka tersebut akan berubah dan pengangguran akan berkurang. Saat musim panen akan banyak lapangan kerja baru tercipta. Namun begitu, dia memastikan akan tetap meminta Jokowi-JK mengantisipasi. [beritaislam24h.info / rmol]

Tuesday, 7 November 2017

Rocky Gerung: Kritikus Teluk Jakarta Memberikan Tanda Adanya Bahaya

Rocky Gerung: Kritikus Teluk Jakarta Memberikan Tanda Adanya Bahaya

Berita Islam 24H - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus peka terhadap kritik dan keluh kesah yang muncul dari masyarakat terkait problematika reklamasi Teluk Jakarta.

Akademisi Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung mengatakan bahwa kritik dari masyarakat adalah sinyal adanya suatu hal yang mengancam keharmonisan sosial di masyarakat itu sendiri.

"Tugas seorang kritikus kan adalah memberikan tanda bahwa adanya suatu bahaya," ujar Rocky dalam diskusi bertajuk Siapa Pemilik Teluk Jakarta di kantor PB HMI, Menteng, Jakarta, Selasa (7/11).

Rocky meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan tidak mengabaikan suara dari Teluk Jakarta utamanya nelayan yang terdampak langsung dengan adanya reklamasi. Pendapat nelayan, imbuh dia, jauh menurun sejak berlangsungnya proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Dulu itu pendapatan nelayan bisa 300 ribu seharinya, tetapi sekarang kan turun menjadi 75 ribu saja," jelasnya.

Meski begitu, Rocky mengaku bukan kapasitasnya untuk memberikan solusi bagi perisitwa Teluk Jakarta yang semakin panas dibincangkan hari ini.

"Jangankan saya, Presiden pun tidak tahu. Saya ingatkan kritikus itu menyampaikan tanda bahaya bukan memberi solusi," demikian Rocky. [beritaislam24h.info / rmol]
Orang Desa Anggap Ridwan Kamil Sombong dan Sok Pintar

Orang Desa Anggap Ridwan Kamil Sombong dan Sok Pintar

Berita Islam 24H - Pilkada Jabar 2018 semakin seru dengan terpilihnya Ridwan Kamil yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem, PKB, PPP dan Partai Golkar. Dalam prosesnya, pengusungan oleh Partai Golkar menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan. Itu karena Golkar mendepak begitu saja Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga merupakan kandidat di Pilgub Jabar 2018 ini.

Dalam survei yang dirilis Indo Barometer Dedi Mulyadi sesunggunya memiliki peluang menang yang meyakinkan. Trend elektabilitasnya menaik dan menempati posisi kedua dengan raihan 18,9 persen dibawahnya ada Deddy Mizwar 14,2 persen.

Perwakilan Indo Barometer Hadi Suprapto mengatakan survei dilaksanakan pada 11 - 15 Oktober 2017 dengan responden sebanyak 800 orang itu memunculkan temuan baru yakni elektabilitas Dedi Mulyadi menyalip Deddy Mizwar.

"Hasilnya berbeda dari hasil survei kami beberapa waktu lalu," ujarnya dalam acara 'Peta dan Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018' di Hotel Aston Braga, Jalan Braga, Kota Bandung, belum lama ini.

Survei memang masih menempatkan Ridwan Kamil di posisi teratas, namun posisi ini bukan strong supporter, sebab masih rentan dan ngeblok di perkotaan. Di wilayah pedesaan Ridwan Kamil belum dikenal dan dipandang tidak merakyat.

Survei itu menunjukan adanya opini negatif, ada ketidaksukaan terhadap RIdwan Kamil. Dia dinilai kurang paham politik 12,5 persen, dan yang tertinggi dipandang sombong dengan persentase 37,5 persen.

Senada dengan temuan Indo Barometer, Jaringan Pemilih Jabar juga menemukan sosok RK tidak sekuat yang diberitakan media massa. Koordinator JPJ Asep Romli mengatakan, lembaganya melakukan diskusi kelompok terfokus atau biasa disebut FGD (focused group discussion) di beberapa wilayah di Jawa Barat. Hasilnya, ditemukan bahwa Ridwan Kamil dipandang tidak cocok memimpin Jawa Barat yang mayoritas rakyatnya tinggal perkampungan dan pedesaan.

FGD itu digelar di wilayah Bogor, Karawang, Bandung, Cirebon dan di Ciamis, hasilnya mengemuka pandangan bahwa RK lebih cocok jadi gubernur di Jakarta atau jadi walikota Bandung lagi. Itu karena kemampuannya dipandang spesifik perkotaan.

"Orang desa enggak suka sama RK. Gaya bicara dan bahasanya terlalu tinggi, tidak mudah dipahami. RK dianggap sombong, sok pinter, sepertinya sopan tapi arogan,” ujar Asep dalam paparan hasil FGD di Cirebon, (Selasa, 7/12).

Berdasar dua temuan tersebut dapat diprediksi, pilkada Jabar 2018 akan berlangsung seru. Dedi Mulyadi bisa saja diusung partai lain seperti PDI Perjuangan, Partai Demikrat bahkan bukan tidak mungkin akan berkoalisi dengan Gerindra dan PKS. Posisinya yang dizalimi oleh partainya sendiri akan memberi point khusus dan mendapat simpati publik.

"Orang Jawa Barat itu tidak tegaan, mereka akan simpati bahkan empati pada orang yang dizalimi. Dedi Mulyadi jelas dizalimi dan bukan tidak mungkin akan jadi senjata makan tuan buat Golkar,” demikian Asep. [beritaislam24h.info / rmol]
Kata Yuddy Chrisnandi: Pernikahan Putri Presiden Jokowi Tak Langgar Aturan!

Kata Yuddy Chrisnandi: Pernikahan Putri Presiden Jokowi Tak Langgar Aturan!

Berita Islam 24H - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014-2016, Yuddy Chrisnandi, angkat bicara terkait tudingan jika Presiden Joko Widodo telah melangar komitmennya yang mengundang ribuan tamu dalam resepsi pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution.

Yuddy yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Armenia dan Georgia itu menegaskan jika pernikahan Putri Presiden Jokowi tidak melanggar aturan.

"Pernikahan putri Presiden Jokowi tidak melanggar aturan dan jangan dijadikan komoditas politik," tegas Yuddy melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (7/11).

Aturan berupa SE Menpan RB No 13 Tahun 2014 kata Yuddy, pada prinsipnya dikeluarkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, disiplin penyelenggara pemerintahan dan kesederhanaan pejabat publik, berlaku untuk semua pejabat sipil atau militer yang intinya membatasi jumlah undangan resepsi maksimal 400 undangan atau kehadiran tidak melebihi 1000 orang.

Yuddy menjelaskan jika resepsi diselenggarakan di fasilitas umum seperti hotel atau gedung yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat, yang berdampak ketidaknyamanan pada masyarakat umum sebagai penonton dari perhelatan maka hal tersebut tentu dilarang.

"Namun, resepsi yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, dengan memperkenankan masyarakat sekitar untuk hadir juga memberikan kesempatan masyarakat setempat untuk turut merasakan kebahagian dari resepsi tersebut," tegas Yuddy.

Yuddy menceritakan pada tahun 2015, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo membatalkan resepsi anaknya di hotel mewah yang terletak di Batam Center dan memindahkannya ke gedung pertemuan di komplek rumahnya dengan seijin warga dengan mengundang lebih dari 10 ribu orang diperkenankan.

"Saya juga hadir, sejauh rakyat terlibat dalam kebahagiaan bukan sekedar terkena dampak resepsi dan dilakukan di lingkungan kampung halamannya itu tidak melanggar aturan," ungkap Yuddy.

Hal yang sama, imbuh Yuddy, juga dilakukan Presiden Jokowi saat menikahkan Gibran tahun 2015 yang juga dihadiri olehnya.

"Resepsi Kahiyang dilakukan di gedung yang sama dengan Gibran, gedung tersebut milik keluarga pak Jokowi sejak jauh sebelum beliau menjadi Presiden dan terletak di depan rumah pak Jokowi, di kampung halamannya. Setahu saya seluruh warga disekitarnya diundang, bahkan seluruh masyarakat solo diperkenankan hadir. Jadi menurut saya, Tidak ada yang salah. Pernikahan putra-putri Presiden, tidak perlu menjadi komoditas politik," demikian Yuddy. [beritaislam24h.info / rmol]