Saturday, 11 November 2017

Kesepakatan Tabligh Akbar Garut: Pilih Pemimpin Jawa Barat yang Siap Bela Islam

Kesepakatan Tabligh Akbar Garut: Pilih Pemimpin Jawa Barat yang Siap Bela Islam

Berita Islam 24H - Di akhir orasinya pada Tabligh Akbar Garut, Sabtu (11/11/2017), Ustadz Bachtiar Nasir mengajak umat Islam untuk menyepakati memilih pemimpin muslim yang siap membela Islam. Ajakan itu disambut kesepakatan peserta tabligh akbar.

“Siap memilih pemimpin Jawa Barat yang siap membela Islam?” tanya Ustadz Bachtiar Nasir.

“Siiaapp!” jawab peserta tabligh akbar serentak.

“Bagaimana kalau calon pemimpin Jawa Barat kaya raya tapi tidak bela Islam? Pilih”

“Tidaakk!”

“Pilih?”

“Tidaakk!”

“Ada calon pemimpin (pembala Islam) tapi nggak punya duit, pilih?”

“Piliihh!”

Seperti diberitakan sebelumnya, Tabligh Akbar yang digelar di Lapangan Olahraga Kerkof Garut pagi tadi dibanjiri massa. Umat Islam berduyun-duyun menghadiri tabligh akbar yang sempat diwarnai penolakan itu.

Selain Ustadz Bachtiar Nasir, tampak sejumlah ulama menyampaikan orasinya di panggung utama tabligh akbar. Di antaranya adalah KH Ahmad Sobri Lubis dan KH Nonop Hanafi.

KH Ahmad Sobri Lubis adalah Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) periode 2015-2020. Sedangkan KH Nonop Hanafi adalah Pengasuh Ponpes Nurul Huda Ciamis yang juga penggagas Aksi Longmarch Ciamis-Jakarta pada Aksi 212 [beritaislam24h.info / tn]
Fahri: Jangan Ada Orang Pasang Badan Lagi Buat KPK

Fahri: Jangan Ada Orang Pasang Badan Lagi Buat KPK

Berita Islam 24H - Presiden Joko Widodo meminta kepolisian menghentikan proses hukum dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang jika tidak ada bukti kuat.

Menangapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Bareskrim sudah ada buktinya.

“(Imbauan Jokowi itu) Kalau tidak ada bukti. Ini kan masalahnya ada buktinya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/11/1017).

Fahri meminta semua pihak tidak terlalu membela KPK yang dinilai sudah banyak masalah.

"Saya usulkan sekarang ini cobalah mulai kita jujur, bahwa di KPK itu banyak masalah, jadi tidak perlu ada orang pasang badan lagi lah buat KPK. Tidak usahlah itu, biar aja. Kita lihat sekali di pengadilan, masa orang KPK tidak boleh sampai ke pengadilan sih? Biarin sampai ke pengadilan dong, kita lihat aja," kata Fahri.

Ia juga yakin pimpinan KPK telah membuat surat palsu soal pencegahan Setya Novanto ke luar negeri.

"Berkali-kali itu sudah dilakukan, dari dulu. Tapi dulu tidak ada yang berani ngomong, sekarang aja. Itu kan seenak perutnya aja mereka tanda tangan surat, tidak ngecek bener tidak argumennya dan sebagainya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Kedua diduga membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang soal pencegahan Setya Novanto ke luar negeri, setelah Ketua DPR itu menang gugatan praperadilan terhadap KPK.

SPDP tersebut dikeluarkan tertanggal 7 November 2017 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. [beritaislam24h.info / tsc]
Menhub: Bikin SIM A Umum Murah, Cuma Rp120 Ribu

Menhub: Bikin SIM A Umum Murah, Cuma Rp120 Ribu

Berita Islam 24H - Konon membuat sebuah SIM A umum itu prosesnya lebih sulit ketimbang SIM A polos. Kebanyakan pemohon merasa susah menggunakan simulator dan menganggap lebih gampang mengendarai kendaraan yang sebenarnya.

Atas salah satu pameo itu juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian melihat dan mencoba langsung tahapan pembuatan SIM. Mulai dari cara mendaftar kesehatan, uji teori, uji simulator sampai pada uji praktik dengan Toyota Rush yang dimiliki Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta.

Setelah mencoba, dia merasa tahapan dan fasilitas sudah sangat komprehensif. "Polri punya fasilitas yang baik sekali, canggih dan tes yang dilakukan cukup komprehensif. Ada teori, praktik, simulator suatu kualifikasi yang luar biasa baik," kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 11 November 2017.

Dia juga mengimbau, karena tahapan dan fasilitas memadai, masyarakat mesti mempergunakannya dengan baik mengingat hal positif dari manfaatnya untuk kebaikan bersama di jalan raya.

Perlu diketahui, SIM A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan motor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram.

Kolektif sopir taksi online

SIM ini juga mulai diberlakukan pada para sopir taksi online. Hal ini tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

Dalam kesempatan yang sama Menhub mengapresiasi langkah para pengusaha taksi online seperti Grab, Uber, dan GO-Drive yang mengadakan pembuatan SIM A Umum kolektif di Satpas SIM Daan Mogot, di mana mereka mengumpulkan sebanyak 400 pengemudi. Bahkan, pembuatan SIM kolektif ini tak sedang hanya dilakukan di Jakarta saja, namun juga di Malang, Jawa Timur.

Meski pembuatan SIM secara kolektif, para peserta tetap harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam uji SIM seperti uji kesehatan, psikologi, teori dan uji praktik. Selain itu, Satpas SIM Daan Mogot juga memberikan fasilitas simulator kendaraan saat uji praktik.

Budi meminta agar semua peserta tak takut untuk tidak lulus membuat SIM A umum. Sebab, dirinya yakin jika para sopir taksi online yang punya jam terbang tinggi di jalanan, bisa menjalani semua tahapan dengan lancar.

"Taksi konvensional atau online itu mengendarai untuk kepentingan umum, artinya membawa orang lain, maka wajib bagi mereka untuk dapatkan SIM A umum. Dan biayanya murah cuma Rp120 ribu, dan perpanjangan cuma Rp80 ribu," katanya. [beritaislam24h.info / vv]
Ini Alasan Kuasa Hukum Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK

Ini Alasan Kuasa Hukum Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK

Berita Islam 24H - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi melakukan perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melaporkan pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Laporan dilayangkan beberapa saat setelah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk yang kedua kalinya.

Fredrich mengatakan, laporan dibuat lantaran penetapan kliennya sebagai tersangka kasus e-KTP diduga melanggar putusan praperadilan yang dimenangkan Setya Novanto.

"Dalam putusan praperadilan nomor tiga menyatakan mementingkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SN sebagaimana sprindik No 56," kata Fredrich saat dikonfirmasi, Sabtu (11/11/2017).

Laporan itu diterima Bareskrim dengan Nomor LP TBL/7025/X/Bareskrim Tertinggal 10 November 2017. Adapun nama-nama yang dilaporkan Fredrich yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Aris Budiman dan A. Damanik.

Keempatnya dilaporkan karena menandatangani Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan sprindik terhadap Novanto. Mereka diduga melakukan pidana kejahatan yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP.

Menurut Fredrich, KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan SPDP dan sprindik baru bagi Novanto. Tindakan tersebut, kata dia, bertentangan dengan putusan praperadilan yang memerintahkan KPK menghentikan subtansi putusan, bukan nomor putusan.

"Pak SN dituduh bersama-sama dengan Andi dengan Irman melakukan tindak pidana e-KTP yang merugikan negara Rp2 triliun, sebagaimana Pasal 2 junto Pasal 3 dan Pasal 55 KUHP. Di sana apa yang tertera dalam sprindik 56 telah dicopy-paste dimasukkan dalam sprindik 113," tuturnya. [beritaislam24h.info / sn]
Edward Soeryadjaya Sakit-sakitan, Mangkir Pemeriksaan Kejagung

Edward Soeryadjaya Sakit-sakitan, Mangkir Pemeriksaan Kejagung

Berita Islam 24H - Edward Seky Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI) tersangka dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero) mangkir dari pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Info dari Direktur Penyidikan (Dirdik), Edward sudah dipanggil dimintai keterangan mengatakan dirinya sakit. Namun tentunya kita harus melakukan second opinion. Benaran sakit apa tidak? atau sakit-sakitan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (10/11/207).

Menurut dia, alasan sakit menghindari dari pemeriksaan itu seringkali menjadi modus operasi, bahkan saat ditetapkan menjadi tersangka meminta berobat ke luar negeri.

Saat ini, kata dia, tersangka itu tidak bisa membohongi lagi karena Kejaksaan sudah memiliki rumah sakit sendiri untuk melakukan pemeriksaan. "Jadi mereka sekarang tidak mudah, mengatakan ke Singapura untuk berobat," katanya.

Sebelumnya, dilansir Antara, ESS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) 2013-2015, Muhammad Helmi Kamal Lubis saat menjadi terdakwa dalam kasus tersebut dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kasus tersebut bermula pada pertengahan 2014, ESS selaku Direktur Ortus Holding, Ltd berkenalan dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dengan maksud meminta agar dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI.

Selanjutnya ESS telah menginisiasi Muhammad Helmi Kamal Lubis untuk melakukan pembelian saham SUGI total sejumlah d miliar lembar saham SUGI senilai Rp601.000.000.000 melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.

Perbuatan Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam pembelian saham SUGI tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp599.426.883.540.

Hal itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kegiatan penempatan investasi pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 pada Dana Pensiun Pertamina oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 7/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Atas permintaan Ortus Holding, Ltd, uang yang diterima oleh PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dana Pensiun Pertamina tersebut telah dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding, Ltd, milik tersangka ESS.

Pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp51.739.571.543, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, sejumlah Rp10.605.707.240.

Pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp52.650.325.000 dan pembayaran kewajiban Sunrise Aseet Grup Limited kepada Credit Suisse sejumlah Rp29.260.000.140.

Pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding, Ltd, total Rp461.431.732.175. [beritaislam24h.info / htc]
KPK Belum Berani Bicara Penahanan Setya Novanto

KPK Belum Berani Bicara Penahanan Setya Novanto

Berita Islam 24H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membicarakan penahanan Setya Novanto yang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-e).

"Kami fokus di pemeriksaan saksi dulu tentu nanti akan kami agendakan juga pemeriksaan tersangka. Hal-hal lain terkait pelaksanaan penyidikan ini nanti akan kami informasikan lagi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Lebih lanjut, Febri pun menyatakan KPK telah memeriksa beberapa saksi dalam proses penyidikan untuk Setya Novanto itu.

"Ada sejumlah pihak yang sudah kami periksa dari tiga unsur kurang lebih, ada unsur eksekutif tentu saja Kementerian, swasta dan anggota DPR. Nanti kami sampaikan lebih lanjut "update"-nya secara lebih rinci," kata Febri.

Ia pun menyatakan bahwa KPK masih membutuhkan beberapa kegiatan dalam proses penyidikan untuk tersangka Setya Novanto, namun pihaknya belum bisa bicara hal-hal yang sifatnya teknis di penyidikan itu.

Pihaknya pun merencanakan akan memanggil beberapa saksi kembali dalam proses penyidikan untuk Setya Novanto itu.

Febri pun menyatakan tidak akan memanggil semua saksi yang sama seperti pada penyidikan terhadap Setya Novanto sebelumnya.

"Dari hasil evaluasi tim penyidik hanya saksi-saksi yang relevan saja. Jadi, tidak perlu semua saksi tersebut harus dipanggil untuk diperiksa. Selain itu, terdapat juga beberapa saksi baru yang belum dipanggil pada proses sidang untuk Irman dan Sugiharto yang juga perlu kami periksa lebih lanjut," tuturnya.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Setya Novanto di rumahnya di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat 3 November 2017. [beritaislam24h.info / htc]