Saturday, 11 November 2017

Bambang Widjojanto: Pengacara Setnov Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Bambang Widjojanto: Pengacara Setnov Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Berita Islam 24H - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, menanggapi langkah kuasa hukum Setya Novanto yang melaporkan para pemimpin KPK ke Bareskrim Polri.

Ia menilai apa yang dilakukan para pengacara Setya Novanto sudah melakukan upaya menghalangi penyidikan.

"Yang menarik, kalau memilah pernyataan dari lawyer-lawyer-nya SN, sebenarnya sebagian unsur-unsur yang ada dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice itu menurut saya sudah terpenuhi," kata Bambang Widjojanto, usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk lawan korupsi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam.

Untuk itu, pria yang akrab disapa BW ini mendorong KPK bisa menerapkan pasal terhadap para pengacara Setya Novanto.

"Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice, karena dia sudah bertindak sebagai gatekeeper. Sebenarnya tidak lagi sekadar melindungi kepentingan kliennya, tapi mengganggu proses untuk membuktikan kejahatan itu," tutur Bambang Widjojanto.

BW juga menanggapi laporan pengacara Setya Novanto terhadap pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Baca: Sebut KPK Menghina Pengadilan, Kuasa Hukum Setya Novanto: Apakah Masih Layak Disebut Penegak Hukum?

Ia menjelaskan, tidak mungkin KPK menerbitkan surat palsu terkait pencegahan seseorang ke luar negeri.

"Surat keterangan dibilang palsu, dari mana palsunya? Kalau palsu kan ada aslinya, gitu loh. Pemahaman yang sempit ini yang menyesatkan publik, itu yang kasihan. Kalau saya melihat, sebagian tindakan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Jadi enggak ada surat palsu," papar Bambang Widjojanto.

"Jadi gini, surat pencekalan itu yang melakukan (Ditjen) Imigrasi. Jangan salah lagi, KPK tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan. KPK mengajukan permohonan untuk dilakukan pencekalan," sambungnya. [beritaislam24h.info / tnc]
Faisal Basri: Jadi Tersangka Lagi, Tahan Setya Novanto! Sebelum Sakitnya Kambuh

Faisal Basri: Jadi Tersangka Lagi, Tahan Setya Novanto! Sebelum Sakitnya Kambuh

Berita Islam 24H - KPK secara resmi mengumumkan penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka proyek pengadaan e-KTP. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta (10/11).

Setelah penetapan tersangka itu, KPK didesak untuk segera menahan Setya Novanto (Setnov). Ekonom Faisal Basri mendesak KPK untuk segera menahan Setnov. “Setelah ditetapkan jadi tersangka lagi, Setya Novanto sepantasnya segera ditahan, sebelum sakitnya kambuh,” tulis Faisal Basri di akun Twitter @FaisalBasri.


Soal penahanan Setnov, tidak sedikit yang pesimis Ketum Partai Golkar bisa segera ditahan. Politisi Partai Demokrat Muhammad Husni Thamrin di akun @monethamrin menulis: “KPK ini lama-lama tampak seperti PR departemen untuk Setnov. Masuk berita sebagai tersangka tapi tak pernah bisa diperiksa, apalagi dibui.”

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, bahwa setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. [beritaislam24h.info / ito]
Golkar: Tetapkan Novanto Tersangka Seribu Kali, Silakan

Golkar: Tetapkan Novanto Tersangka Seribu Kali, Silakan

Berita Islam 24H - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan ada banyak kejanggalan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terutama setelah Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan lagi sebagai tersangka.

"Pasca Golkar masuk garda terdepan di pansus memang ada janggal. Masa dalam waktu tiga minggu delapan kali OTT orang Golkar semua. Silakan proses hukum dan kami tidak mau masuk," kata Maman dalam diskusi populi center, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.

Karena dalam pansus, kata Maman, sudah ditegaskan bahwa posisinya untuk otokritik. Namun, KPK tidak pernah hadir dengan alasan melemahkan komisi.

Maman menilai, selalu yang menjadi masalah adalah KPK dianggap sebagai malaikat. Tapi baginya, banyak masalah, termasuk saat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada pertama kalinya.

"Kalau bisa dianulir pengadilan, artinya ada kelemahan di KPK," katanya.

Saat OTT Bupati Cilegon yang menurut Maman juga aneh. Karena KPK mengatakan modusnya adalah melalui CSR perusahaan. Sementara di DKI, lanjut Maman, saat Ahok menjabat justru banyak uang CSR tapi tidak diproses.

Begitu juga dengan DPRD Banjarmasin. Menurutnya, yang terjaring OTT hanya Rp10 juta. Sementara biaya operasionalnya pasti jauh dari jumlah itu.

"Mau menetapkan SN seribu kali tersangka pun silakan," katanya. Asalkan, lanjut Maman, sistem di KPK diperbaiki. [beritaislam24h.info / vv]
Agus-Saut di Kasus Novanto: Umumkan Tersangka, Dilaporkan ke Polisi

Agus-Saut di Kasus Novanto: Umumkan Tersangka, Dilaporkan ke Polisi

Berita Islam 24H - Babak baru antara KPK dengan Setya Novanto kembali dimulai sejalan dengan penetapan tersangka Ketua DPR itu. Di balik itu, ada perlawanan dari pengacara Novanto dengan mempolisikan 2 pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Entah berhubungan atau tidak, 2 nama pimpinan KPK itulah yang selalu menjadi garda depan ketika mengumumkan Novanto sebaagi tersangka.

Pada 17 Juli 2017, Agus dan Saut ditemani Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Saat itu, Agus yang secara jelas mengumumkan.

"KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Agus saat itu.

Namun Novanto melawan. Melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Novanto lepas dari status tersangka pada 29 September 2017.

Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan itu menyatakan KPK tidak bisa menggunakan bukti yang digunakan pada penyidikan tersangka lain untuk menjerat Novanto. Novanto pun bisa bernapas lega.

Setelahnya, KPK melayangkan panggilan pada Novanto sebagai saksi. Namun Novanto tidak pernah hadir dengan alasan tugas kedinasan hingga alasan sakit.

Terakhir, Novanto sampai meminta KPK untuk izin terlebih dulu pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya. Namun KPK bergeming.

Hingga pada akhirnya KPK kembali menjerat Novanto. Kali ini, hanya Saut yang masih ditemani Febri secara langsung mengumumkan penetapan tersangka Novanto. Namun Saut memastikan bila apa yang diucapkannya merupakan keputusan seluruh pimpinan KPK sebagai fungsi kolektif kolegial.

"Saya di sini hanya membacakan karena ini keputusan kolektif kolegial," ucap Saut, Jumat (10/11).

Nah, menariknya, baik Agus maupun Saut, dilaporkan tim pengacara Novanto ke Bareskrim Polri. Tuduhannya adalah penyalahgunaan kewenangan serta tudingan memalsukan surat pencegahan Novanto.

Kasus itu pun sudah disidik Bareskrim Polri. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperingatkan Polri untuk menghentikan kasus itu apabila tidak ada bukti.

"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tak berdasarkan bukti dan fakta. Saya minta dihentikan kalau ada hal seperti itu," kata Jokowi. [beritaislam24h.info / dtk]

Friday, 10 November 2017

Jadi Tersangka e-KTP Lagi, Setya Novanto Akan Laporkan KPK ke Polisi

Jadi Tersangka e-KTP Lagi, Setya Novanto Akan Laporkan KPK ke Polisi

Berita Islam 24H - KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan akan mengambil langkah hukum, salah satunya dengan melaporkan KPK ke polisi.

"Kalau sekarang KPK nekat melawan hukum yaitu kan risikonya mereka tanggung sendiri. Kan hak kita lapor polisi, ambil langkah-langkah hukum sebagaimana hukum yang dianut oleh Republik Indonesia," kata Fredrich saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Jumat (10/11).

Menurutnya sesuai dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, Novanto sudah dinyatakan terbebas dari segala tuduhan dan status tersangkanya batal demi hukum. Bila KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka, itu hak KPK.

"Kan sudah ketahuan isi putusan praperadilan apa, kalau mereka melawan ya hak mereka. Kalau nanti kita laporkan (ke polisi) jangan nanti gembar-gembor bikin gaduh," ucapnya.

Soal siapa dari pihak KPK yang akan dilaporkan ke polisi, Fredrich mengatakan belum tahu. Dia masih akan memeriksa lebih lanjut penetapan tersangka yang kedua kalinya ini.

KPK secara resmi mengumumkan soal penetapan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

"KPK menerbitkan sprindik tertanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN," kata Wakil Ketua Saut Situmorang, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). Setya Novanto sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juli 2017. Namun kemudian status tersangkanya itu gugur setelah permohonan praperadilan Setya Novanto dikabulkan oleh hakim Cepi Iskandar.

Setya Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan. [beritaislam24h.info / kmp]
KPK Segera Periksa Setya Novanto sebagai Tersangka

KPK Segera Periksa Setya Novanto sebagai Tersangka

Berita Islam 24H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memeriksa Ketua DPR Setya Novanto setelah kembali ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, KPK belum memastikan mengenai waktu pemanggilan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya juga telah mempelajari UU MD3 demi mentaati prosedur pemeriksaan seorang Ketua DPR.

"Soal kapan akan ada pemeriksaan tersangka, tentu akan ada pemeriksaan tersangka nantinya. Kami juga sudah pelajari UU MD3 tentang dibutuhkannya izin Presiden atau tidak, terkait pemanggilan saksi," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

"Tapi kami pastikan akan ada pemanggilan tersangka untuk melakukan proses pemeriksaan," lanjutnya.

Febri menjelaskan penetapan kembali Novanto sebagai tersangka telah melalui proses yang panjang dan matang. Mulai dari pencarian bukti hingga pemeriksaan saksi yang dianggap relevan dalam kasus ini.

"Kita sudah mencari pencarian bukti di sana, yang kita analisis sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan statusnya di tingkat penyidikan. Tentu akan ada pemeriksaan saksi yang dianggap relevan dalam kasus ini," imbuhnya.

Setya Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan.

Pasal yang disangkakan kepada Setya Novanto adalah Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. [beritaislam24h.info / kmp]