Saturday, 11 November 2017

Bambang Widjojanto: Pengacara Setnov Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Bambang Widjojanto: Pengacara Setnov Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Berita Islam 24H - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, menanggapi langkah kuasa hukum Setya Novanto yang melaporkan para pemimpin KPK ke Bareskrim Polri.

Ia menilai apa yang dilakukan para pengacara Setya Novanto sudah melakukan upaya menghalangi penyidikan.

"Yang menarik, kalau memilah pernyataan dari lawyer-lawyer-nya SN, sebenarnya sebagian unsur-unsur yang ada dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice itu menurut saya sudah terpenuhi," kata Bambang Widjojanto, usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk lawan korupsi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam.

Untuk itu, pria yang akrab disapa BW ini mendorong KPK bisa menerapkan pasal terhadap para pengacara Setya Novanto.

"Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice, karena dia sudah bertindak sebagai gatekeeper. Sebenarnya tidak lagi sekadar melindungi kepentingan kliennya, tapi mengganggu proses untuk membuktikan kejahatan itu," tutur Bambang Widjojanto.

BW juga menanggapi laporan pengacara Setya Novanto terhadap pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Baca: Sebut KPK Menghina Pengadilan, Kuasa Hukum Setya Novanto: Apakah Masih Layak Disebut Penegak Hukum?

Ia menjelaskan, tidak mungkin KPK menerbitkan surat palsu terkait pencegahan seseorang ke luar negeri.

"Surat keterangan dibilang palsu, dari mana palsunya? Kalau palsu kan ada aslinya, gitu loh. Pemahaman yang sempit ini yang menyesatkan publik, itu yang kasihan. Kalau saya melihat, sebagian tindakan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Jadi enggak ada surat palsu," papar Bambang Widjojanto.

"Jadi gini, surat pencekalan itu yang melakukan (Ditjen) Imigrasi. Jangan salah lagi, KPK tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan. KPK mengajukan permohonan untuk dilakukan pencekalan," sambungnya. [beritaislam24h.info / tnc]
Faisal Basri: Jadi Tersangka Lagi, Tahan Setya Novanto! Sebelum Sakitnya Kambuh

Faisal Basri: Jadi Tersangka Lagi, Tahan Setya Novanto! Sebelum Sakitnya Kambuh

Berita Islam 24H - KPK secara resmi mengumumkan penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka proyek pengadaan e-KTP. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta (10/11).

Setelah penetapan tersangka itu, KPK didesak untuk segera menahan Setya Novanto (Setnov). Ekonom Faisal Basri mendesak KPK untuk segera menahan Setnov. “Setelah ditetapkan jadi tersangka lagi, Setya Novanto sepantasnya segera ditahan, sebelum sakitnya kambuh,” tulis Faisal Basri di akun Twitter @FaisalBasri.


Soal penahanan Setnov, tidak sedikit yang pesimis Ketum Partai Golkar bisa segera ditahan. Politisi Partai Demokrat Muhammad Husni Thamrin di akun @monethamrin menulis: “KPK ini lama-lama tampak seperti PR departemen untuk Setnov. Masuk berita sebagai tersangka tapi tak pernah bisa diperiksa, apalagi dibui.”

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, bahwa setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. [beritaislam24h.info / ito]
Golkar: Tetapkan Novanto Tersangka Seribu Kali, Silakan

Golkar: Tetapkan Novanto Tersangka Seribu Kali, Silakan

Berita Islam 24H - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan ada banyak kejanggalan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terutama setelah Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan lagi sebagai tersangka.

"Pasca Golkar masuk garda terdepan di pansus memang ada janggal. Masa dalam waktu tiga minggu delapan kali OTT orang Golkar semua. Silakan proses hukum dan kami tidak mau masuk," kata Maman dalam diskusi populi center, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.

Karena dalam pansus, kata Maman, sudah ditegaskan bahwa posisinya untuk otokritik. Namun, KPK tidak pernah hadir dengan alasan melemahkan komisi.

Maman menilai, selalu yang menjadi masalah adalah KPK dianggap sebagai malaikat. Tapi baginya, banyak masalah, termasuk saat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada pertama kalinya.

"Kalau bisa dianulir pengadilan, artinya ada kelemahan di KPK," katanya.

Saat OTT Bupati Cilegon yang menurut Maman juga aneh. Karena KPK mengatakan modusnya adalah melalui CSR perusahaan. Sementara di DKI, lanjut Maman, saat Ahok menjabat justru banyak uang CSR tapi tidak diproses.

Begitu juga dengan DPRD Banjarmasin. Menurutnya, yang terjaring OTT hanya Rp10 juta. Sementara biaya operasionalnya pasti jauh dari jumlah itu.

"Mau menetapkan SN seribu kali tersangka pun silakan," katanya. Asalkan, lanjut Maman, sistem di KPK diperbaiki. [beritaislam24h.info / vv]
Agus-Saut di Kasus Novanto: Umumkan Tersangka, Dilaporkan ke Polisi

Agus-Saut di Kasus Novanto: Umumkan Tersangka, Dilaporkan ke Polisi

Berita Islam 24H - Babak baru antara KPK dengan Setya Novanto kembali dimulai sejalan dengan penetapan tersangka Ketua DPR itu. Di balik itu, ada perlawanan dari pengacara Novanto dengan mempolisikan 2 pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Entah berhubungan atau tidak, 2 nama pimpinan KPK itulah yang selalu menjadi garda depan ketika mengumumkan Novanto sebaagi tersangka.

Pada 17 Juli 2017, Agus dan Saut ditemani Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Saat itu, Agus yang secara jelas mengumumkan.

"KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Agus saat itu.

Namun Novanto melawan. Melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Novanto lepas dari status tersangka pada 29 September 2017.

Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan itu menyatakan KPK tidak bisa menggunakan bukti yang digunakan pada penyidikan tersangka lain untuk menjerat Novanto. Novanto pun bisa bernapas lega.

Setelahnya, KPK melayangkan panggilan pada Novanto sebagai saksi. Namun Novanto tidak pernah hadir dengan alasan tugas kedinasan hingga alasan sakit.

Terakhir, Novanto sampai meminta KPK untuk izin terlebih dulu pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya. Namun KPK bergeming.

Hingga pada akhirnya KPK kembali menjerat Novanto. Kali ini, hanya Saut yang masih ditemani Febri secara langsung mengumumkan penetapan tersangka Novanto. Namun Saut memastikan bila apa yang diucapkannya merupakan keputusan seluruh pimpinan KPK sebagai fungsi kolektif kolegial.

"Saya di sini hanya membacakan karena ini keputusan kolektif kolegial," ucap Saut, Jumat (10/11).

Nah, menariknya, baik Agus maupun Saut, dilaporkan tim pengacara Novanto ke Bareskrim Polri. Tuduhannya adalah penyalahgunaan kewenangan serta tudingan memalsukan surat pencegahan Novanto.

Kasus itu pun sudah disidik Bareskrim Polri. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperingatkan Polri untuk menghentikan kasus itu apabila tidak ada bukti.

"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tak berdasarkan bukti dan fakta. Saya minta dihentikan kalau ada hal seperti itu," kata Jokowi. [beritaislam24h.info / dtk]

Friday, 10 November 2017

Jadi Tersangka e-KTP Lagi, Setya Novanto Akan Laporkan KPK ke Polisi

Jadi Tersangka e-KTP Lagi, Setya Novanto Akan Laporkan KPK ke Polisi

Berita Islam 24H - KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan akan mengambil langkah hukum, salah satunya dengan melaporkan KPK ke polisi.

"Kalau sekarang KPK nekat melawan hukum yaitu kan risikonya mereka tanggung sendiri. Kan hak kita lapor polisi, ambil langkah-langkah hukum sebagaimana hukum yang dianut oleh Republik Indonesia," kata Fredrich saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Jumat (10/11).

Menurutnya sesuai dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, Novanto sudah dinyatakan terbebas dari segala tuduhan dan status tersangkanya batal demi hukum. Bila KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka, itu hak KPK.

"Kan sudah ketahuan isi putusan praperadilan apa, kalau mereka melawan ya hak mereka. Kalau nanti kita laporkan (ke polisi) jangan nanti gembar-gembor bikin gaduh," ucapnya.

Soal siapa dari pihak KPK yang akan dilaporkan ke polisi, Fredrich mengatakan belum tahu. Dia masih akan memeriksa lebih lanjut penetapan tersangka yang kedua kalinya ini.

KPK secara resmi mengumumkan soal penetapan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

"KPK menerbitkan sprindik tertanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN," kata Wakil Ketua Saut Situmorang, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). Setya Novanto sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juli 2017. Namun kemudian status tersangkanya itu gugur setelah permohonan praperadilan Setya Novanto dikabulkan oleh hakim Cepi Iskandar.

Setya Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan. [beritaislam24h.info / kmp]
KPK Segera Periksa Setya Novanto sebagai Tersangka

KPK Segera Periksa Setya Novanto sebagai Tersangka

Berita Islam 24H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memeriksa Ketua DPR Setya Novanto setelah kembali ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, KPK belum memastikan mengenai waktu pemanggilan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya juga telah mempelajari UU MD3 demi mentaati prosedur pemeriksaan seorang Ketua DPR.

"Soal kapan akan ada pemeriksaan tersangka, tentu akan ada pemeriksaan tersangka nantinya. Kami juga sudah pelajari UU MD3 tentang dibutuhkannya izin Presiden atau tidak, terkait pemanggilan saksi," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

"Tapi kami pastikan akan ada pemanggilan tersangka untuk melakukan proses pemeriksaan," lanjutnya.

Febri menjelaskan penetapan kembali Novanto sebagai tersangka telah melalui proses yang panjang dan matang. Mulai dari pencarian bukti hingga pemeriksaan saksi yang dianggap relevan dalam kasus ini.

"Kita sudah mencari pencarian bukti di sana, yang kita analisis sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan statusnya di tingkat penyidikan. Tentu akan ada pemeriksaan saksi yang dianggap relevan dalam kasus ini," imbuhnya.

Setya Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan.

Pasal yang disangkakan kepada Setya Novanto adalah Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. [beritaislam24h.info / kmp]
Tetapkan Tersangka Korupsi E-KTP, KPK Kirim SPDP ke Rumah Setya Novanto

Tetapkan Tersangka Korupsi E-KTP, KPK Kirim SPDP ke Rumah Setya Novanto

Berita Islam 24H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat lagi Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferesnsi pers di Gedung KPK di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi alasan penetapan tersangka lagi atas Ketua Umum Partai Golkar itu. Saut menyatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan baru terkait perkara e-KTP dan meminta keterangan sejumlah pihak.

Diantaranya terhadap sejumlah tersangka lainnya seperti Sugirhajo, Andi Agustuinus alias Andi Narogong dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil Irman.

“Setelah proses penyelidikan, terdapat bukti permulaan yang cukup, usai dilakukan gelar perkara pada akhir Oktober,” katanya.

Hasilnya, KPK kemudian kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

“KPK menerbitak SPDP pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, Angggta DPR RI,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Saut menyebut sejumlah pasal yang menjadi dasar hukum penetapan lagi Novanto sebagai tersangka.

“SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibuah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP,” beber Saut.

Saut menegaskan, dalam penetapan Novanto sebagai tersangka ini, KPK juga sudah mengirimkan SPDP dimaksud.

“Tertanggal 3 November 2017, ke rumahnya di Jalan Wijaya nomor 13, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada sore hari,” kata Saut.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Namun, ia dinyatakan bebas setelah memenangkan gugatan di praperadilan pada Jumat 29 September 2017 lalu.


Breaking News! KPK Resmi Tetapkan Setya Novanto Tersangka Lagi

Breaking News! KPK Resmi Tetapkan Setya Novanto Tersangka Lagi

Berita Islam 24H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Penetapan status tersangka yang kedua kalinya ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"KPK terbitkan SPDP pada Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) Ketua DPR," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11).

Sebelumnnya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) beredar di kalangan wartawan. SPDP itu dikeluarkan pada 3 November 2017, namun saat itu KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan Novanto sebagai tersangka.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Di dalamnya menyebutkan, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Novanto diduga melakukan korupsi bersama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ini kali kedua KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Setelah penetapan itu, Novanto selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Dia sempat dirawat di RS Siloam Semanggi, sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Premier Jatinegara.

Novanto pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dia pun bebas dari jerat hukum. [beritaislam24h.info / cnn]
Di Depan Awak Media, Saut Situmorang Keceplosan soal Kasus Novanto

Di Depan Awak Media, Saut Situmorang Keceplosan soal Kasus Novanto

Berita Islam 24H - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 3 November, dipastikan untuk Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu terungkap ketika Wakil Ketua Komisi Antirasywah Saut Situmorang dicecar pertanyaan oleh awak media.

Dia membenarkan bahwa pihaknya mengirimkan SPDP tersebut ketika ditanya apakah surat tersebut sudah dikirimkan ke Novanto. "Eeee... Sudah diterima," ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11).


Namun saat ditanyakan apakah SPDP tersebut mengartikan benar bahwa Novanto menjadi tersangka baru , dia enggan memberi penjelasan lebih rinci.

"Loh kalau SPDP apatuh?," Saut balik bertanya kepada awak media.

Ketika ditegaskan kembali apakah keluarganya SPDP berarti adanya tersangka baru, Saut malah membunyikan mainan otok bambu.

Pun ketika ditanya soal kapan KPK akan mengumumkannkanya. Saut meminta para pihak lebih baik menunggu saja. "Nanti tunggu saja. Tunggu dulu," sebutnya.

Sebab, lanjut Saut, KPK kali ini penuh kehati-hatian dalam bersikap. Salah satunya untuk menghindari upaya perlawanan melalui praperadilan.

"Diantaranya seperti itu. Karena kedua menyangkut stamina teman-teman. Kami kan sekian puluh orang. Enggak akan lari gunung dikejar," pungkas Saut.

Sebelumnya, beredar di kalangan media SPDP berkop KPK tertanggal 3 November 2017.

Dalam surat tersebut, diberitahukan bahwa pada Selasa, 31 Oktober 2017, KPK telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Ando Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Karenanya, sesuai Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, ditetapkanlah tersangka atas nama Novanto.

Adapun surat tersebut ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. [beritaislam24h.info / jpc]
Novanto Tanggapi Sikap Jokowi yang Meminta Kasus Penyidikan Pimpinan KPK Dihentikan

Novanto Tanggapi Sikap Jokowi yang Meminta Kasus Penyidikan Pimpinan KPK Dihentikan

Berita Islam 24H - Ketua DPR Setya Novanto angkat suara soal kasus surat palsu dengan terlapor dua pimpinan KPK yang diminta Presiden Joko Widodo dihentikan apabila tak cukup bukti. Apa kata Novanto?

"Jadi, beliau minta masalah hukum itu diserahkan kepada mekanisme hukum, gitu ya, kalau memang tidak terbukti ya," ujar Novanto di Jl Hang Lekiu I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017.

Dua pimpinan KPK yang dilaporkan adalah Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dengan dugaan pemalsuan surat pencegahan Novanto ke luar negeri. Ada pun yang melaporkan dua pimpinan KPK itu ke Bareskrim Polri adalah anggota tim pengacara Novanto, Sandy Kurniawan.

Novanto yakin Polri akan profesional menyelidiki kasus surat palsu ini. Menurut Ketum Golkar itu, penyidikan yang dilakukan Polri saat ini sudah melalui mekanisme yang berlaku.

"Tapi semuanya kan kita tahu bahwa Polri melakukan secara profesional lah, kita beri. Kalau melakukan penyidikan kan berarti sudah melalui proses yang sangat panjang," sebut Novanto.

Presiden Joko Widodo meminta kepolisian menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan terlapor dua pimpinan KPK apabila tidak ada bukti. Bareskrim Polri telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan terlapor Agus dan Saut.

"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tak berdasarkan bukti dan fakta. Saya minta dihentikan kalau ada hal seperti itu," kata Jokowi saat dimintai tanggapan atas kasus itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Terkait penerbitan SPDP itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah memanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Tito mendapatkan laporan kasus itu dilaporkan pihak Setya Novanto pada 9 Oktober. [beritaislam24h.info / dtk]
Alasan Jokowi Minta Penyidikan Dua Pimpinan KPK Dihentikan

Alasan Jokowi Minta Penyidikan Dua Pimpinan KPK Dihentikan

Berita Islam 24H - Bareskrim Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Raharjo dan Saut Situmorang.

Agus dan Saut diketahui dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua DPR, Setya Novanto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar mengenai masalah ini. Dia menegaskan, bahwa hubungan KPK dan Polri baik-baik saja.

"Ada proses hukum, tapi jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta," ujar Jokowi usai meresmikan Pesawat N219 di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Jokowi berharap, semua tudingan harus bisa dibuktikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Saya udah minta (penyidikan) dihentikan," tegasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri sudah berbicara mengenai masalah ini. Menurutnya, kasus ini dilaporkan oleh seorang bernama Sandi Kurniawan. Meski keluar SPDP, Agus dan Saut belum menjadi tersangka karena polri masih perlu memeriksa saksi-saksi termasuk kesaksian terlapor. [beritaislam24h.info / sn]

Thursday, 9 November 2017

Wow! Kuasa Hukum Setnov Laporkan 24 Penyidik KPK ke Polisi

Wow! Kuasa Hukum Setnov Laporkan 24 Penyidik KPK ke Polisi

Berita Islam 24H - Bareskrim Polri mulai menyidik kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto di KPK. Selain dua pimpinan KPK Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, 24 penyidik yang menangani kasus Novanto juga dilaporkan sebagai pihak terlapor.

"(Yang dilaporkan,-red) semua penyidik yang menangani kasusnya Setya Novanto, 24 orang, termasuk direkturnya juga. Plus direktur," kata kuasa hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi, Jakarta, Rabu (8/11) kemarin.

Frederich menceritakan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri tentang dimulainya penyidikan dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan kawan-kawan, terkait penanganan kasus Setya Novanto di KPK.

Dalam SPDP tersebut, Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan kawan-kawan diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

Menurut Frederich, sebagaimana SPDP dari Bareskrim itu, maka pihak terlapor dapat dikatakan telah berstatus tersangka.

"Jadi, Agus Raharjo, Saut Situmorang sudah menjadi terduga pelaku tindak pidana. SPDP itu kan berarti dia sudah calon tersangka. Terduga itu kan sama dengan tersangka sebetulnya," kata dia.

Penyidikan kasus tersebut berawal atas adanya dilaporan dari Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri pada 9 Oktober 2017.

Sandy Kurniawan Singarimbun merupakan advokat yang bernaung dalam kantor hukum milik Frederich Yunadi, Yunadi and Associates.

"Saya hanya punya kapasitas menjelaskan bahwa laporan kami yang diwakilkan oleh rekan saya (Sandy Kurniawan) sudah diproses hingga sampai begitu profesional oleh Polri. Saya salut, memang Polri sekarang sudah beda sama zaman dulu. Sekarang canggih, apapun kejahatan itu, Polri bisa ungkap," kata Frederich.

Menurut Frederich, dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan kawan-kawan berkaitan surat pencegahan bepergian keluar negeri, Surat Perintah Penyidikan dan SPDP untuk Setya Novanto dari KPK.

Namun, Frederich menolak menjelaskan di mana letak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor atas penerbitan surat-surat terkait kasus Setya Novanto itu.

"Bukti kami sudah diserahkan ke penyidik dan tidak kami buka karena itu mempengaruhi pemeriksaan," katanya.

Frederich berharap pihak-pihak terlapor dalam kasus ini akan patuh terhadap hukum, termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Bareskrim Polri.

"Tergantung KPK-nya sekarang mematuhi hukum nggak? Kan yang dipanggil banyak itu," kata Frederich.

"Kami hanya menunggu bagaimana proses hukum. Kami harapkan dalam waktu secepat-cepatnya mereka iti diberkas, dikirim kepada jaksa, kemudian disidangkan.

Frederich mengungkapkan, selain kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang, pihaknya juga telah melaporkan dugaan pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK dan penyidik ke Bareskrim Polri. Ia juga telah menyiapkan dua laporan dugaan pidana lainnya.

"(Terlapor) pimpinan dan penyidik. Sebentar lagi akan naik (ke penyidikan) dalam waktu dekat. Dan akan ada dua LP (Laporan Polisi) yang mau masuk," akunya.

Meski begitu, ia menolak menjelaskan dugaan pidana dari laporan-laporan tersebut.

"Saya beritahukan kepada seluruh masyarakat, bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuai koridor hulum. Kami bukan pencipta hukum, tapi saya hanya menjalankan hukum," kata Frederich. [beritaislam24h.info / tnc]
Pengacara Novanto: Saya Minta Pak JK Hormati Hukum!

Pengacara Novanto: Saya Minta Pak JK Hormati Hukum!

Berita Islam 24H - Wapres Jusuf Kalla meminta dokter RS Premier Jatinegara menjelaskan soal penyakit Setya Novanto yang sempat dirawat. Permintaan JK menuai protes keras dari kuasa hukum Novanto.

"Bahwa pernyataan Pak JK di hadapan media mutlak merupakan bentuk intervensi Pak JK dengan menempatkan diri sebagai wakil presiden yang faktanya telah menekan kedudukan klien kami selaku warga negara maupun selaku Ketua DPR RI dan selaku Ketua Umum Partai Golkar," kata pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, kepada wartawan, Kamis (9/11/2017).

"Presiden dan Wakil Presiden dilarang intervensi dalam penegakan hukum di NKRI. Adalah kesalahan fatal Wapres intervensi dalam penegakan hukum," imbuhnya.

Fredrich lalu menyebut sejumlah pasal, mulai perlindungan rekam medis kliennya hingga yang terkait penegakan hukum. Dia mengatakan rekam medis pasien dilindungi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 huruf C, 51 huruf C, 52 huruf E dan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 1, serta PP Nomor 10 Tahun 1966 pasal 4, dan KUHP Pasal 322.

Dia juga menyebut pasal-pasal terkait penegakan hukum, mulai Pasal 1 ayat 3, Pasal 7 ayat 2, serta Pasal 28 huruf D, G, I UUD 1945.

"Jadi saya minta Pak JK hormati hukum, jangan karena pernyataan beliau membuat negara kehilangan arah bukan lagi sebagai negara hukum, tapi negara berbasis kekuasaan," ujar Fredrich. [beritaislam24h.info / dtk]
Permenkominfo Registrasi Ulang Nomor Ponsel Pakai No KTP dan KK Digugat ke MA

Permenkominfo Registrasi Ulang Nomor Ponsel Pakai No KTP dan KK Digugat ke MA

Berita Islam 24H - Polemik terkait aturan registrasi ulang kartu seluler dengan data pribadi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) akhirnya berujung gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Objek gugatannya yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mengharuskan registrasi ulang telepon seluler (ponsel) dengan data pribadi itu.

“Saat ini kita masih dalam konsultasi hukum melakukan uji materi di bagian Tata Usaha Negara. Ada beberapa lampiran yang harus dipenuhi, seperti bukti-bukti dan biaya perkara atau bisa juga prodeo. Secepatnya kita akan lengkapi berkas-berkas ini,” kata Wahyu Nugroho Direktur Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta di Gedung MA Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Wahyu menilai pada pokoknya permohonan uji materi terhadap Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 ini bertentangan dengan empat UU yang akan dijadikan menjadi batu uji. Yakni, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Baca Juga: Pemerintah Jamin Keamanan Data Registrasi Ulang Nomor Handphone

Dalam UU ITE, misalnya, dia menilai ada ketentuan mengenai data yang berkaitan dengan data pribadi seharusnya mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Meski penekanannya bukan soal persetujuannya, tetapi hal ini mengatur secara sepihak dalam Permenkoinfo tersebut. “Ini bukan ingin mendukung cyber crime, tapi justru ingin memberantas cyber crime,” ujar Wahyu.

Terkait UU Persaingan Usaha, Wahyu melihat terdapat pedagang seluler tradisional di daerah semarang yang mengeluh. Sebab, dari aspek ekonomi, aturannya dalam satu NIK dibatasi hanya dengan 3 SIM Card berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 19 berkaitan dengan informasi yang dikecualikan. Pasal ini mengatur mengenai data pribadi dan bagaimana data pribadi itu bisa diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini korporasi. “Sementara, negara tidak memiliki jaminan dalam perlindungan hukumnya bagi pengguna SIM Card. Ini beresiko sekali,” tegasnya.

Selanjutnya, dalam UU Perlindungan Konsumen, Permenkominfo itu jelas melanggar ketentuan asas dan tujuan perlindungan konsumen. “Asas dan Konsideran dalam Permenkominfo itu tidak ada urgensinya sama sekali. Sampai-sampai harus menyerahkan nomor KK kepada korporasi, tidak hanya negara,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Malaysia, terdapat 46 juta data pribadi masyarakatnya bocor. “Ini siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah seharusnya sudah antisipasi dalam hal ini. Saya sendiri setuju ada peraturan untuk memproteksi data pribadi, tetapi jangan peraturan menteri,” katanya

Dia menilai seharusnya pemerintah bukan mengeluarkan Permenkoinfo, tetapi mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Sebab, dalam Permenkoinfo tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi pelanggarnya (yang membocorkan data pribadi), tidak seperti UU dan Peraturan Daerah (Perda). “Jika ada yang menyalahgunakan data pribadi, masyarakat (siapapun) dapat diberikan sanksi,” tuturnya.

Menurutnya, adanya ketentuan sanksi itu sangat penting. Karena itu, aturan perlindungan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai representasi masyarakat pengguna ponsel dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk pejabat penyelenggara negara. “Jadi, ini harus dinaikkan aturannya dalam level UU,” tutupnya. [beritaislam24h.info / hkm]
Nah! Pelaku Pembuat Konten Pornografi Habib Rizieq di Aplikasi WhatsApp Telah Dilaporkan

Nah! Pelaku Pembuat Konten Pornografi Habib Rizieq di Aplikasi WhatsApp Telah Dilaporkan

Berita Islam 24H - Tim Pengawal Ulama dan Aktivis (TPUA) melaporkan pembuat GIF konten pornografi bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ke Mabes Polri.

"Kita udah laporkan di Mabes Polri dan alhamdulilah diterima," kata Wakil Ketua TPUA, Habib Novel Chaidir Bamukmin saat dihubungi Okezone, Kamis (9/11/2017).

Novel mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum, pelaku pembuat GIF pornografi yang mencatut gambar Imam besar FPI itu. Dia berharap kepolisian secepatnya memproses laporan tersebut, sebagaimana respons cepat atas laporan penghinaan meme Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Mudah-mudahan polisi cepat tanggap sebagaimana polisi cepat tanggap terhadap penghinaan terhadap Setya Novanto. Kita akan Koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap pelaku untuk dijerat hukum. Pembuat meme juga kita minta untuk meminta maaf kepada umat Islam, karena dia berani menghina ulama," tambah dia.

Proses hukum, lanjut Novel, harus berjalan sebagai sanksi hukum. Tokoh FPI ini juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk bertindak tegas, bukan hanya menghapus konten berbau pornografi di WhatsApp tapi juga situs-situ porno di dunia maya.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya mengatasi konten pornografi berformat GIF yang beredar di WhatsApp. Sebagaimana diketahui, belum lama ini GIF pornografi dengan mudahnya didapatkan pengguna melalui WhatsApp hingga membuat masyarakat di Indonesia heboh.

Konten GIF pornografi itu sendiri disediakan oleh Tenor dan Giphy. Setelah melakukan komunikasi dengan Facebook - perusahaan yang menaungi WhatsApp, Kominfo mendapatkan kontak Tenor untuk berkoordinasi.

Atas konten yang terbilang tak layak itu, Kominfo memberikan peringatan kepada Tenor. Beruntung Tenor menyambut baik rekomendasi dari Kominfo untuk melakukan pembersihan konten.

"Akhirnya kami terhubung dengan Tenor, dihubungkan dengan WhatsApp. Tenor sudah mengupayakan apa yang kita minta," kata Dirjen Aplikasi Informatika, Kominfo Semuel Abrijani di Jakarta, Rabu (8/11/2017). [beritaislam24h.info / okz]
Terbit SPDP terhadap 2 Pimpinan KPK, Pengacara Setnov Senang

Terbit SPDP terhadap 2 Pimpinan KPK, Pengacara Setnov Senang

Berita Islam 24H - Kepolisian sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan KPK, Selasa lalu (7/11).

Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, dua pimpinan KPK, dilaporkan oleh Sandy Kurniawan karena dianggap memalsukan surat untuk menjerat Setya Novanto dalam kasus korupsi.

Kemarin (8/11) pukul 10.00 Sandy Kurniawan dan Fredrich Yunadi, Pengacara Setya Novanto, mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian.

Mereka nampak buru-buru masuk ke dalam gedung. Tiga jam kemudian, mereka keluar dengan membawa amplop coklat berisi SPDP.

Fredrich sempat menunjukkan isi SPDP yang baru diambilnya. Dalam surat bernomor B/263/XI/2017/DitTipidum tersebut tertulis nama Agus Rarahdo dan Saut Situmorang.

Keduanya diduga melanggar pasal 263 junto pasal 55 dan atau pasal 421 yang bermuatan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. ”Surat ini sudah diserahkan juga ke Kuningan (KPK),” beber Fredrich.

Dia mengaku senang karena laporannya ditindaklanjuti dengan cepat. Fredrich pun berharap agar dalam waktu dekat, perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. ”Agar bisa segera disidangkan,” tuturnya.

Fredrich menuturkan, selama ini KPK telah melakukan pelanggaran atas kliennya, Setya Novanto. ”Surat dari imigrasi, seprindik, SPDP, banyak suratnya yang tidak benar,” ucapnya.

Sayangnya Fredrich menolak saat diminta untuk menyebutkan lebih rinci surat yang menurut pihaknya telah dipalsukan.

”Saya sudah mengatakan jika ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPK. Sekarang betul,” katanya.

Ketika disinggung kenapa hanya Agus dan Saut saja yang dilaporkan, Fredrich mengungkapkan alasannya adalah keduanya telah membubuhkan tandang tangan pada surat-surat yang dianggap palsu.

”Kalau nanti pimpinan itu bilang ada pimpinan lain yang ikut tanda tangan, silakan dikembangkan oleh penyidik,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sudah menerima salinan SPDP tersebut. Dia menegaskan, kedua pimpinan KPK sampai saat ini hanya berstatus terlapor, bukan tersangka.

"Isinya itu ada dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Jadi perlu ditegaskan di sini, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor," ujarnya di gedung KPK kemarin.

KPK masih akan mempelajari lebih lanjut SPDP tersebut. Berikutnya, baru diputuskan apa langkah hukum yang bakal diambil.

Kendati demikian, KPK yakin kepolisian akan bersikap profesional dalam menangani setiap proses hukum. Terutama yang menyangkut lembaga superbodi itu. "Ini kan bukan terjadi kali ini saja. Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Disisi lain, KPK tetap melanjutkan agenda pemeriksaan para saksi terkait kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kemarin, misalnya, penyidik memeriksa eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa untuk Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto. Dia menegaskan Setnov sebagai tersangka dalam pemeriksaan kemarin.

"Ya (tersangka) Anang, Novanto, Irman dan seterusnya," terangnya. Gamawan diperiksa selama 40 menit. Di pemeriksaan itu, dia diminta menjelaskan hubungan dengan Anang dan Setnov.

"Saya ditanya dua hal. Pertama kenal nggak sama Pak Anang? Saya bilang saya nggak kenal dan belum pernah ketemu orangnya. Kedua tentang Pak Novanto. Saya bilang saya nggak pernah bicara sama Pak Novanto, ketemunya paling di paripurna," ungkapnya. [beritaislam24h.info / jpnn]

Wednesday, 8 November 2017

Kasus Korupsi Proyek Reklamsi Jakarta, Polisi Bakal Periksa Djarot?

Kasus Korupsi Proyek Reklamsi Jakarta, Polisi Bakal Periksa Djarot?

Berita Islam 24H - Polda Metro Jaya tengah melakukan pendalaman penyidikan terhadap mega proyek reklamasi teluk Jakarta.

Setidaknya beberapa saksi ahli terkait dan Badan Pajak dan Reribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta telah di mintai tanggapan berkaitan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Nanti kita lihat proses penyidikan, apakah Djarot akan dipanggil atau tidak," kata Kombes Pol Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (8/11).

Adi menuturkan, tidak hanya Djarot yang mungkin akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Tapi juga, Komisi C DPRD DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja BPRD DKI Jakarta. Penetapan retribusi NJOP pulau C dan D lantaran dilakukan saat masa pemerintahan Djarot.

"Tidak menutup kemungkinan semua orang yang berkaitan akan dilakukan pemeriksaan, untuk melengkapi keterangan," ungkap Adi.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah melakukan pengembangan penyelidikan terkait proyek reklamasi teluk Jakarta. Ditkrimsus telah mencari bukti yang kemudian ditemukan adanya unsur pidana dalam proyek tersebut dalam gelar perkara pada Kamis (2/11) lalu.

"Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikan jadi penyidikan ya. Jadi saat ini yg di kenakan masalah korupsi," ujar Argo.

Menurut Argo terdapat pelanggaran unsur Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam hal ini, Polda Metro Jaya masuh melakukan pencarian terhadap pelaku.

"Tentunya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tentang apakah ada kerugian negara atau tidak gitu, apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti) itu sesuai aturan atau tidak," pungkas Argo. [beritaislam24h.info / jpc]
Bareskrim Terbitkan SPDP, Dua Pimpinan KPK Jadi Tersangka?
Gedung Kejaksaan Agung

Bareskrim Terbitkan SPDP, Dua Pimpinan KPK Jadi Tersangka?

Berita Islam 24H - Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. SPDP tersebut dikeluarkan tertanggal 7 November 2017 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Muhammad Rum membenarkan perihal SPDP tersebut. Kejaksaan kata Rum, baru menerima SPDP atas dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan menggunakan surat palsu pada Rabu siang tadi.

"Ya sudah terima SPDP tersebut tadi siang," ujar Rum melalui pesan singkat pada Republika.co.id di Jakarta, Rabu (8/11).

Sebelumnya Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengklaim laporan yang dibuatnya pada 9 Oktober 2017 ke Bareskrim Polri dengan terlapor di antaranya Saut Situmorang dan Agus Raharjo telah diproses kepolisian. Hal tersebut ditunjukkan melalui Surat Pemerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menurutnya dikeluarkan Bareskrim Polri.

"Ini sekarang statusnya sudah penyidikan dengan diduga dilakukan oleh Saut dan Agus Rahardjo," ujar Fredrich sembari menunujukkan SPDP tersebut di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).

"Dan saya harap dalam waktu tidak terlalu lama berkas ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan segera disidangkan," kata Fredrich menambahkan.

Fredrich menuduh terlapor dengan Pasal 263 dan pasal 421 juncto 23 KUHP, dengan tuduhan membuat surat keterangan seolah benar dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi. Fredrich pun mengklaim telah menyertakan bukti-bukti kasus tersebut. Namun, dia enggan membeberkan bukti tersebut.

"Bukti dari kita kami sudah diserahkan, kita tidak bisa buka itu karena mempengaruhi pemeriksaan. Yang penting sekarang gini tidak ada kekebalan hukum di sini. Saya bisa buktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK," kata dia.

Kasus penyalahgunaan jabatan dan pembuatan surat tersebut, menurut Fredrich juga berkaitan terhadap kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-el) yang melibatkan Setya Novanto.

"Oh iya jelas semuanya (berkaitan). Suratnya banyak yang tidak benar. Karena saya yakin penyidik sudah dapatkan bukti autentik semua," kata Fredrich.

Fredrich juga mengklaim SPDP Bareskrim terkait penyidikan Saut Situmorang dan Agus Raharjo telah diteruskan ke KPK. "Mereka (KPK) bertindak seolah-olah legislator padahal mereka hanya pelaksana hukum kadang mereka lupa daratan, Itu lah yang buat mereka terjerat masalah pidana," kata Fredrich.

Sementara dari pihak Polri sendiri belum bersedia mengonfirmasi terkaitan penerbitan SPDP dari Bareskrim tersebut. "Silakan konfirmasi ke Kadiv Humas ya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak saat dikonfirmasi Republika.co.id.

Dalam SPDP yang ditunjukkan Fredrich kepada wartawan, Rudolf sebagai penanda tangan selaku penyidik. [beritaislam24h.info / rol]
Puluhan Kiai Madura Laporkan Ketum PDIP Megawati ke Polda Jatim

Puluhan Kiai Madura Laporkan Ketum PDIP Megawati ke Polda Jatim

Berita Islam 24H - Sekitar 25 ulama dari Madura, Jawa Timur mendatangi gedung Mapolda Jatim, jalan A. Yani Surabaya, pada Rabu (8/11).

Kedatangan mereka guna melaporkan ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dalam kasus permusuhan yang tertuang dalam pasal 156 KUHP.

Salah satu ulama Madura, Muhammad mengatakan laporan ini terkait pernyataan Megawati yang mengatakan tidak percaya pada hari akhir, dan menyebutnya seperti peramal.

Saat ditanya mengapa baru melapor sekarang mengingat statemen tersebut sudah lama, Muhammad, justru mengaku baru tahu sekarang. Bahkan, ia tidak tahu apakah statmen Megawati tersebut sudah ada yang melaporkan atau tidak.

“Jadi, santri di Madura itu kemarin lihat di You tube, kalau megawati memberikan statmen seperti itu. Akhirnya santri lapor ke kiai, dan para kiai melaporkan sekarang ini.” kata Muhammad.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan laporan tersebut.

“Ya, benar,” ujar Frans.

Sementara dari pantuan, ada banyak kiai asal Madura yang datang. Laporan tersebut berlangsung cukup lama hampir 3 jam lebih. Namun, setelah dijelaskan oleh pengacara dan melakukan dialog, polisi akhirnya membuatkan laporan tersebut. 


Tuesday, 7 November 2017

Pengacara: Coba Sentuh Novanto, Saya Hajar

Pengacara: Coba Sentuh Novanto, Saya Hajar

Berita Islam 24H - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, pasang badan melawan KPK. Menurutnya, tidak ada alasan bagi KPK untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi.

"Saya sudah bilang berulang kali bilang, coba sentuh (Novanto) saya hajar. Maksudnya bukan hajar gimana ya, hajar itu secara hukum saya lapor polisi. Polisi kita hebat kok. Kita kan hukum yang kita jalankan," kata Fredrich di kantornya, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017).

Namun Fredrich mengaku hingga saat ini belum menerima keterangan resmi apapun dari KPK terkait hal itu, baik surat perintah penyidikan (sprindik) maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Sebelumnya KPK menyebut ada sprindik baru terkait kasus korupsi e-KTP tetapi tidak menyebutkan siapa tersangka yang telah ditetapkan.

"Tidak (terima sprindik atau SPDP). Nggak perlu (klarifikasi ke KPK), kecuali suratnya itu dikirim ke saya atau KPK mengatakan surat dikirim. Kalau saya nggak terima, saya klarifikasi," ucap Fredrich.

Menurut Fredrich, apabila benar Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maka akan menjadi preseden buruk. Bahkan, Fredrich menyebut hukum Indonesia sebagai hukum karet apabila sampai benar Novanto jadi tersangka.

"Itu kan justru bakal jadi preseden buruk buat masyarakat. Berarti apa? Kita punya hukum, hukum karet. Tahu nggak karet? Ditarik, tutup, tarik lagi, nggak selesai-selesai. Undang-Undang Dasar berarti harus diubah. Tidak ada kepastian hukum jadikan. Jadi hukum itu suka-suka. Gitu kan," kata Fredrich.

Selain itu, Fredrich juga mengomentari tentang pernyataan KPK yang pernah menyebut ada 200 bukti Novanto terlibat kasus korupsi e-KTP. Menurut Fredrich, KPK mimpi di siang bolong.

"Itu kan dia mimpi di siang bolong. Saksi dalam 184 KUHAP, saksi itu kan satu alat bukti, mau 2 ribu, 2 juta saksi nilainya tetep satu, apalagi saksinya itu, saksi 'katanya'. Semua ini kan saksi di perkara Irman, nggak masuk diakal kan? Kalau merasa perkara Pak SN bener (ada keterlibatan), ya panggil lagi, tanya lagi, 'kamu kenal pak SN nggak?'. Bikin BAP lagi, bukan saksi 'katanya'. Ingat, saksi adalah orang yang melihat dan mendengar langsung," kata Fredrich.

Meski demikian, Fredrich mempersilakan apabila KPK akan menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi. Fredrich mengaku akan mempidanakan KPK apabila hal itu benar terjadi.

"Kalau sekarang sprindik dikeluarkan ya berarti silakan kirim ke kami, adalah hak dari KPK mau keluarkan surat sprindik, keluarkan, SPDP, surat panggilan, dan lain-lain," kata Fredrich.

"Tapi adalah hak saya untuk defense. Mungkin saya ajukan praperadilan, saya bisa pidanakan mereka. Kalau perlu bisa saya bawa ke pengadilan internasional. Kenapa hukumnya sekarang tidak bisa jalan di Indonesia. Ini kan melanggar HAM. Bisa saya bawa ke Den Haag, walaupun memalukan saya karena saya WNI kan. Ini kan masalahnya seperti jadi balas dendam pribadi. Di antara sekian yang ditetapkan sebagai tersangka, saksi, yang dicekal satu-satunya di imigrasi haya Pak Setnov. Ini berarti kan sentimen pribadi, ada permainan politik," imbuh Fredrich. [beritaislam24h.info / dtk]