Saturday, 11 November 2017

Bambang Widjojanto: Pengacara Setnov Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Bambang Widjojanto: Pengacara Setnov Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Berita Islam 24H - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, menanggapi langkah kuasa hukum Setya Novanto yang melaporkan para pemimpin KPK ke Bareskrim Polri.

Ia menilai apa yang dilakukan para pengacara Setya Novanto sudah melakukan upaya menghalangi penyidikan.

"Yang menarik, kalau memilah pernyataan dari lawyer-lawyer-nya SN, sebenarnya sebagian unsur-unsur yang ada dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice itu menurut saya sudah terpenuhi," kata Bambang Widjojanto, usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk lawan korupsi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam.

Untuk itu, pria yang akrab disapa BW ini mendorong KPK bisa menerapkan pasal terhadap para pengacara Setya Novanto.

"Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice, karena dia sudah bertindak sebagai gatekeeper. Sebenarnya tidak lagi sekadar melindungi kepentingan kliennya, tapi mengganggu proses untuk membuktikan kejahatan itu," tutur Bambang Widjojanto.

BW juga menanggapi laporan pengacara Setya Novanto terhadap pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Baca: Sebut KPK Menghina Pengadilan, Kuasa Hukum Setya Novanto: Apakah Masih Layak Disebut Penegak Hukum?

Ia menjelaskan, tidak mungkin KPK menerbitkan surat palsu terkait pencegahan seseorang ke luar negeri.

"Surat keterangan dibilang palsu, dari mana palsunya? Kalau palsu kan ada aslinya, gitu loh. Pemahaman yang sempit ini yang menyesatkan publik, itu yang kasihan. Kalau saya melihat, sebagian tindakan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Jadi enggak ada surat palsu," papar Bambang Widjojanto.

"Jadi gini, surat pencekalan itu yang melakukan (Ditjen) Imigrasi. Jangan salah lagi, KPK tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan. KPK mengajukan permohonan untuk dilakukan pencekalan," sambungnya. [beritaislam24h.info / tnc]
Kesepakatan Tabligh Akbar Garut: Pilih Pemimpin Jawa Barat yang Siap Bela Islam

Kesepakatan Tabligh Akbar Garut: Pilih Pemimpin Jawa Barat yang Siap Bela Islam

Berita Islam 24H - Di akhir orasinya pada Tabligh Akbar Garut, Sabtu (11/11/2017), Ustadz Bachtiar Nasir mengajak umat Islam untuk menyepakati memilih pemimpin muslim yang siap membela Islam. Ajakan itu disambut kesepakatan peserta tabligh akbar.

“Siap memilih pemimpin Jawa Barat yang siap membela Islam?” tanya Ustadz Bachtiar Nasir.

“Siiaapp!” jawab peserta tabligh akbar serentak.

“Bagaimana kalau calon pemimpin Jawa Barat kaya raya tapi tidak bela Islam? Pilih”

“Tidaakk!”

“Pilih?”

“Tidaakk!”

“Ada calon pemimpin (pembala Islam) tapi nggak punya duit, pilih?”

“Piliihh!”

Seperti diberitakan sebelumnya, Tabligh Akbar yang digelar di Lapangan Olahraga Kerkof Garut pagi tadi dibanjiri massa. Umat Islam berduyun-duyun menghadiri tabligh akbar yang sempat diwarnai penolakan itu.

Selain Ustadz Bachtiar Nasir, tampak sejumlah ulama menyampaikan orasinya di panggung utama tabligh akbar. Di antaranya adalah KH Ahmad Sobri Lubis dan KH Nonop Hanafi.

KH Ahmad Sobri Lubis adalah Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) periode 2015-2020. Sedangkan KH Nonop Hanafi adalah Pengasuh Ponpes Nurul Huda Ciamis yang juga penggagas Aksi Longmarch Ciamis-Jakarta pada Aksi 212 [beritaislam24h.info / tn]
Faisal Basri: Jadi Tersangka Lagi, Tahan Setya Novanto! Sebelum Sakitnya Kambuh

Faisal Basri: Jadi Tersangka Lagi, Tahan Setya Novanto! Sebelum Sakitnya Kambuh

Berita Islam 24H - KPK secara resmi mengumumkan penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka proyek pengadaan e-KTP. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta (10/11).

Setelah penetapan tersangka itu, KPK didesak untuk segera menahan Setya Novanto (Setnov). Ekonom Faisal Basri mendesak KPK untuk segera menahan Setnov. “Setelah ditetapkan jadi tersangka lagi, Setya Novanto sepantasnya segera ditahan, sebelum sakitnya kambuh,” tulis Faisal Basri di akun Twitter @FaisalBasri.


Soal penahanan Setnov, tidak sedikit yang pesimis Ketum Partai Golkar bisa segera ditahan. Politisi Partai Demokrat Muhammad Husni Thamrin di akun @monethamrin menulis: “KPK ini lama-lama tampak seperti PR departemen untuk Setnov. Masuk berita sebagai tersangka tapi tak pernah bisa diperiksa, apalagi dibui.”

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, bahwa setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. [beritaislam24h.info / ito]
Fahri: Jangan Ada Orang Pasang Badan Lagi Buat KPK

Fahri: Jangan Ada Orang Pasang Badan Lagi Buat KPK

Berita Islam 24H - Presiden Joko Widodo meminta kepolisian menghentikan proses hukum dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang jika tidak ada bukti kuat.

Menangapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Bareskrim sudah ada buktinya.

“(Imbauan Jokowi itu) Kalau tidak ada bukti. Ini kan masalahnya ada buktinya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/11/1017).

Fahri meminta semua pihak tidak terlalu membela KPK yang dinilai sudah banyak masalah.

"Saya usulkan sekarang ini cobalah mulai kita jujur, bahwa di KPK itu banyak masalah, jadi tidak perlu ada orang pasang badan lagi lah buat KPK. Tidak usahlah itu, biar aja. Kita lihat sekali di pengadilan, masa orang KPK tidak boleh sampai ke pengadilan sih? Biarin sampai ke pengadilan dong, kita lihat aja," kata Fahri.

Ia juga yakin pimpinan KPK telah membuat surat palsu soal pencegahan Setya Novanto ke luar negeri.

"Berkali-kali itu sudah dilakukan, dari dulu. Tapi dulu tidak ada yang berani ngomong, sekarang aja. Itu kan seenak perutnya aja mereka tanda tangan surat, tidak ngecek bener tidak argumennya dan sebagainya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Kedua diduga membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang soal pencegahan Setya Novanto ke luar negeri, setelah Ketua DPR itu menang gugatan praperadilan terhadap KPK.

SPDP tersebut dikeluarkan tertanggal 7 November 2017 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. [beritaislam24h.info / tsc]
Menhub: Bikin SIM A Umum Murah, Cuma Rp120 Ribu

Menhub: Bikin SIM A Umum Murah, Cuma Rp120 Ribu

Berita Islam 24H - Konon membuat sebuah SIM A umum itu prosesnya lebih sulit ketimbang SIM A polos. Kebanyakan pemohon merasa susah menggunakan simulator dan menganggap lebih gampang mengendarai kendaraan yang sebenarnya.

Atas salah satu pameo itu juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian melihat dan mencoba langsung tahapan pembuatan SIM. Mulai dari cara mendaftar kesehatan, uji teori, uji simulator sampai pada uji praktik dengan Toyota Rush yang dimiliki Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta.

Setelah mencoba, dia merasa tahapan dan fasilitas sudah sangat komprehensif. "Polri punya fasilitas yang baik sekali, canggih dan tes yang dilakukan cukup komprehensif. Ada teori, praktik, simulator suatu kualifikasi yang luar biasa baik," kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 11 November 2017.

Dia juga mengimbau, karena tahapan dan fasilitas memadai, masyarakat mesti mempergunakannya dengan baik mengingat hal positif dari manfaatnya untuk kebaikan bersama di jalan raya.

Perlu diketahui, SIM A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan motor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram.

Kolektif sopir taksi online

SIM ini juga mulai diberlakukan pada para sopir taksi online. Hal ini tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

Dalam kesempatan yang sama Menhub mengapresiasi langkah para pengusaha taksi online seperti Grab, Uber, dan GO-Drive yang mengadakan pembuatan SIM A Umum kolektif di Satpas SIM Daan Mogot, di mana mereka mengumpulkan sebanyak 400 pengemudi. Bahkan, pembuatan SIM kolektif ini tak sedang hanya dilakukan di Jakarta saja, namun juga di Malang, Jawa Timur.

Meski pembuatan SIM secara kolektif, para peserta tetap harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam uji SIM seperti uji kesehatan, psikologi, teori dan uji praktik. Selain itu, Satpas SIM Daan Mogot juga memberikan fasilitas simulator kendaraan saat uji praktik.

Budi meminta agar semua peserta tak takut untuk tidak lulus membuat SIM A umum. Sebab, dirinya yakin jika para sopir taksi online yang punya jam terbang tinggi di jalanan, bisa menjalani semua tahapan dengan lancar.

"Taksi konvensional atau online itu mengendarai untuk kepentingan umum, artinya membawa orang lain, maka wajib bagi mereka untuk dapatkan SIM A umum. Dan biayanya murah cuma Rp120 ribu, dan perpanjangan cuma Rp80 ribu," katanya. [beritaislam24h.info / vv]
Ini Alasan Kuasa Hukum Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK

Ini Alasan Kuasa Hukum Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK

Berita Islam 24H - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi melakukan perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melaporkan pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Laporan dilayangkan beberapa saat setelah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk yang kedua kalinya.

Fredrich mengatakan, laporan dibuat lantaran penetapan kliennya sebagai tersangka kasus e-KTP diduga melanggar putusan praperadilan yang dimenangkan Setya Novanto.

"Dalam putusan praperadilan nomor tiga menyatakan mementingkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SN sebagaimana sprindik No 56," kata Fredrich saat dikonfirmasi, Sabtu (11/11/2017).

Laporan itu diterima Bareskrim dengan Nomor LP TBL/7025/X/Bareskrim Tertinggal 10 November 2017. Adapun nama-nama yang dilaporkan Fredrich yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Aris Budiman dan A. Damanik.

Keempatnya dilaporkan karena menandatangani Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan sprindik terhadap Novanto. Mereka diduga melakukan pidana kejahatan yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP.

Menurut Fredrich, KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan SPDP dan sprindik baru bagi Novanto. Tindakan tersebut, kata dia, bertentangan dengan putusan praperadilan yang memerintahkan KPK menghentikan subtansi putusan, bukan nomor putusan.

"Pak SN dituduh bersama-sama dengan Andi dengan Irman melakukan tindak pidana e-KTP yang merugikan negara Rp2 triliun, sebagaimana Pasal 2 junto Pasal 3 dan Pasal 55 KUHP. Di sana apa yang tertera dalam sprindik 56 telah dicopy-paste dimasukkan dalam sprindik 113," tuturnya. [beritaislam24h.info / sn]
Wiranto Sebut KKB Hanya Mengisolasi, Suryo Prabowo: Seandainya Ini Tahun 1996..

Wiranto Sebut KKB Hanya Mengisolasi, Suryo Prabowo: Seandainya Ini Tahun 1996..

Berita Islam 24H - Sebanyak sekitar 1300 warga Distrik Tembagapura, Mimiki Papua, disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Sabinus Waker. Kelompok ini sebelumnya pernah beberapa kali terlibat baku tembak dengan kepolisian.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, kejadian tersebut bukan bagian dari penyanderaan, melainkan KKB hanya mengisolasi daerah Tembagapura.

"Jadi di sana ada mungkin sekitar 8.000 pendulang emas. Kemudian ada upaya kelompok kriminal bersenjata bukan menyandera tapi mengisolasi daerah itu," jelas Wiranto saat di temui di Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.

Pernyataan Wiranto kemudian dikritisi oleh Letjen (Purn) Suryo Prabowo melalui akun facebooknya.

SEANDAINYA sekarang tahun 1996

Mungkin lain lagi cara penanganan kasus penyanderaan OPM terhadap 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti, Papua.

Pastinya tidak pakai isolasi/lakban.


Edward Soeryadjaya Sakit-sakitan, Mangkir Pemeriksaan Kejagung

Edward Soeryadjaya Sakit-sakitan, Mangkir Pemeriksaan Kejagung

Berita Islam 24H - Edward Seky Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI) tersangka dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero) mangkir dari pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Info dari Direktur Penyidikan (Dirdik), Edward sudah dipanggil dimintai keterangan mengatakan dirinya sakit. Namun tentunya kita harus melakukan second opinion. Benaran sakit apa tidak? atau sakit-sakitan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (10/11/207).

Menurut dia, alasan sakit menghindari dari pemeriksaan itu seringkali menjadi modus operasi, bahkan saat ditetapkan menjadi tersangka meminta berobat ke luar negeri.

Saat ini, kata dia, tersangka itu tidak bisa membohongi lagi karena Kejaksaan sudah memiliki rumah sakit sendiri untuk melakukan pemeriksaan. "Jadi mereka sekarang tidak mudah, mengatakan ke Singapura untuk berobat," katanya.

Sebelumnya, dilansir Antara, ESS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) 2013-2015, Muhammad Helmi Kamal Lubis saat menjadi terdakwa dalam kasus tersebut dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kasus tersebut bermula pada pertengahan 2014, ESS selaku Direktur Ortus Holding, Ltd berkenalan dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dengan maksud meminta agar dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI.

Selanjutnya ESS telah menginisiasi Muhammad Helmi Kamal Lubis untuk melakukan pembelian saham SUGI total sejumlah d miliar lembar saham SUGI senilai Rp601.000.000.000 melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.

Perbuatan Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam pembelian saham SUGI tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp599.426.883.540.

Hal itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kegiatan penempatan investasi pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 pada Dana Pensiun Pertamina oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 7/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Atas permintaan Ortus Holding, Ltd, uang yang diterima oleh PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dana Pensiun Pertamina tersebut telah dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding, Ltd, milik tersangka ESS.

Pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp51.739.571.543, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, sejumlah Rp10.605.707.240.

Pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp52.650.325.000 dan pembayaran kewajiban Sunrise Aseet Grup Limited kepada Credit Suisse sejumlah Rp29.260.000.140.

Pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding, Ltd, total Rp461.431.732.175. [beritaislam24h.info / htc]
KPK Belum Berani Bicara Penahanan Setya Novanto

KPK Belum Berani Bicara Penahanan Setya Novanto

Berita Islam 24H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membicarakan penahanan Setya Novanto yang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-e).

"Kami fokus di pemeriksaan saksi dulu tentu nanti akan kami agendakan juga pemeriksaan tersangka. Hal-hal lain terkait pelaksanaan penyidikan ini nanti akan kami informasikan lagi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Lebih lanjut, Febri pun menyatakan KPK telah memeriksa beberapa saksi dalam proses penyidikan untuk Setya Novanto itu.

"Ada sejumlah pihak yang sudah kami periksa dari tiga unsur kurang lebih, ada unsur eksekutif tentu saja Kementerian, swasta dan anggota DPR. Nanti kami sampaikan lebih lanjut "update"-nya secara lebih rinci," kata Febri.

Ia pun menyatakan bahwa KPK masih membutuhkan beberapa kegiatan dalam proses penyidikan untuk tersangka Setya Novanto, namun pihaknya belum bisa bicara hal-hal yang sifatnya teknis di penyidikan itu.

Pihaknya pun merencanakan akan memanggil beberapa saksi kembali dalam proses penyidikan untuk Setya Novanto itu.

Febri pun menyatakan tidak akan memanggil semua saksi yang sama seperti pada penyidikan terhadap Setya Novanto sebelumnya.

"Dari hasil evaluasi tim penyidik hanya saksi-saksi yang relevan saja. Jadi, tidak perlu semua saksi tersebut harus dipanggil untuk diperiksa. Selain itu, terdapat juga beberapa saksi baru yang belum dipanggil pada proses sidang untuk Irman dan Sugiharto yang juga perlu kami periksa lebih lanjut," tuturnya.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Setya Novanto di rumahnya di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat 3 November 2017. [beritaislam24h.info / htc]
Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi, Ini Kata Wapres JK

Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi, Ini Kata Wapres JK

Berita Islam 24H - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP merupakan kewenangan KPK. JK yakin KPK menangani kasus korupsi sesuai dengan alat bukti yang dikantongi.

"Biasa saja kan, ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau memang ada kemudian buktinya tentu KPK yang menanganinya," kata JK kepada wartawan usai membuka Muktamar Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/2017).

Soal dampak politik terkait status Novanto sebagai tersangka, JK menolak berkomentar. "Saya bukan pengurus Golkar lagi," sambungnya.

KPK mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11). Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.

Surat perintah penyidikan atas nama Novanto diterbitkan KPK pada 31 Oktober 2017. Novanto disangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

"SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KPK sebelumnya pada Juli 2017, pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan praperadilan itu mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Status tersangka Novanto pun lepas. [beritaislam24h.info / dtk]
Polres Garut: Sejauh Ini Tabligh Akbar Berjalan Aman

Polres Garut: Sejauh Ini Tabligh Akbar Berjalan Aman

Berita Islam 24H - Polres Garut bersiaga mengamankan jalannya Tabligh Akbar di Lapang Kerkof Kecamatan Taragong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat, Sabtu (11/11). Berdasarkan pantauan sementara, massa yang kontra dengan penyelenggaraan tabligh belum terlihat.

Hal itu disampaikan Kabag Ops Polres Garut Kompol Liman pada wartawan ketika menjaga jalannya tabligh. Memang diakuinya terdapat kelompok massa yang kontra khususnya terhadap kedatangan Ustad Bachtiar Nasir dan KH Ahmad Shobri Lubis. Tetapi ia memastikan kondisi tabligh masih aman sampai pukul 10.00 WIB. "Situasi sementara aman, massa yang kontra tidak tahu ada atau enggak karena tidak ada identitas," katanya.

Untuk tenaga pengamanan sendiri disiapkan sekitar 1.922 personel gabungan dari Polres Garut, Kodim 0611 Garut, Dishub dan Satpol PP Garut. Pasukan pengamanan tak hanya terdapat di Lapang Kerkof, melainkan juga di titik-titik strategis di perkotaan Garut.

"Dan masih ada tambahan dari Polres tetangga jadi 2100 personel dari Banjar, Tasik Kota, Brimob 2 SSK. Pasukan disebar di wilayah perkotaan Garut," ujarnya. [beritaislam24h.info / rci]
Kata Golkar: Walau Media Menggiring, Novanto Tidak Jatuh

Kata Golkar: Walau Media Menggiring, Novanto Tidak Jatuh

Berita Islam 24H - Penetapan status tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK atas Ketua DPR RI, Setya Novanto, membuat konstelasi politik di Partai Golkar bergejolak.

"Tekait status Ketua Umum kami, bukan tidak mungkin akan menjadikan kondisi internal bergejolak" kata Wasekjen DPP Golkar, Maman Abdurahman, dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-gado Boplo, Sabtu (11/11).

Walau demikian, lanjut Maman, sampai hari ini tidak ada alasan yang sah berdasar peraturan partai untuk melengserkan Setya Novanto dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Hal itu berlaku meski ada penggiringan opini ke arah sana oleh media.

"Walaupun opini media menggiring Ketum kami sebaiknya mundur dari posisinya, tapi kami lihat sampai saat ini belum ada dalil konstitusionalnya," jelas Maman.

Maman terangkan bahwa Setya Novanto telah membentuk tim tersendiri di luar Partai Golkar. Tujuannya agar Novanto tetap fokus dalam menjalankam roda organisasi kepartaian.

"Tidak melibatkan internal, Ketum punya tim sendiri," jelas Maman.

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek E-KTP.

KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Saat proyek itu bergulir, Novanto tengah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. KPK menduga ia melanggar hukum bersama Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharja; pengusaha, Andi Agustinus, dan dua eks pejabat Kemendagri, yaitu Irman dan Sugiaharto. [beritaislam24h.info / rmol]
Ceramah Menggetarkan Ustaz Bachtiar Nasir di Garut: Lawan yang Coba Bangkitkan PKI!

Ceramah Menggetarkan Ustaz Bachtiar Nasir di Garut: Lawan yang Coba Bangkitkan PKI!

Berita Islam 24H - Ustad Bachtiar Nasir yang sempat mendapatkan penolakan dari NU Garut akhirnya menghadiri Tabligh Akbar di Lapang Kerkof Kabupaten Garut, Sabtu (11/11). Dalam ceramahnya, ia menyerukan perlawanan terhadap komunisme di Indonesia.

Bachtiar Nasir naik ke atas panggung sekitar pukul 10.00 WIB. Ia mengawali ceramah dengan lantunan ayat Alquran dan ucapan terimakasih atas kehadiran para peserta Tabligh. Ia sempat mengajak peserta Tabligh melafalkan isi Pancasila secara lengkap. Kemudian, ia menegaskan bahwa Indonesia ialah negara berketuhanan.

"Lawan yang coba bangkitkan PKI. Ini negara berketuhanan," katanya pada peserta Tabligh yang disambut lantunan takbir.

Secara khusus, ia membahas soal sila kelima Pancasila yang memuat keadilan sosial. Ia mempertanyakan keadilan sosial di Indonesia. Sekaligus pula, ia bertanya pada peserta Tabligh apakah Indonesia sudah dipimpin sesuai amat sila keempat Pancasila atau tidak.

"Keadilan sosial masih ada enggak? Ada yang bilang masih ada tapi kecil suaranya, kebanyakan bilang tidak. Apakah Indonesia dipimpin kerakyatan hikmah?" tanyanya pada peserta Tabligh.

Diketahui, Tabligh akbar memperoleh pengamanan ketat kepolisian dan TNI di sekitar kawasan Lapang Kerkof dan sejumlah ruas jalan utama di Garut. 

Berikut selengkapnya video ceramah Ustaz Bachtiar Nasir:

Mahfud MD: Tiga Hal Penyebab Kekacauan Hukum Indonesia

Mahfud MD: Tiga Hal Penyebab Kekacauan Hukum Indonesia

Berita Islam 24H - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11).

Pertama adalah ketika digugatnya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum kemungkinan besar disebabkan karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional.

"Jadi ada banyak undang-undang yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasal selanjutnya," ujar Mahfud.

Selanjutnya adalah karena adanya permainan politik seperti tukar menukar materi dalam pembuatan regulasi Mahfud mengatakan ketika pembuat regulasi hendak membuat undang-undang ada pihak terkait yang setuju dengan persyaratan tertentu, sehingga terjadi tukar menukar materi.

"Sehingga pernah ada persoalan seperti ini tentang kesepakatan undang-undang yang kemudian kami batalkan di Mahkamah Konstitusi," ujar Mahfud.

Hal ketiga yang menjadi pemicu kekacauan hukum adalah adanya tindak pidana suap dalam pembuatan undang-undang. "Ini soal jual beli pasal dalam proses pembentukan undang-undang," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan berdasarkan pengalamannya, banyak isi dari undang-undang yang kemudian dibatalkan karena permasalahan ini. "Ada delapan orang narapidana yang terbukti melakukan jual beli pasal, dan mereka tertangkap lalu dipenjara," kata Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa tiga hal ini menjadi persoalan hukum yang tidak hanya menjadi urusan Kementerian Hukum dan Ham, namun banyak pihak terkait yang harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini. [beritaislam24h.info / rci]
Setnov Kembali Jadi Tersangka e-KTP, Begini Komentar Novel Baswedan

Setnov Kembali Jadi Tersangka e-KTP, Begini Komentar Novel Baswedan

Berita Islam 24H - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut berkomentar terkait penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka terbaru e-KTP yang diumumkan hari ini.

Melalui sambungan video call, Novel menegaskan bahwa langkah KPK menjerat kembali Setnov dalam kasus E-KTP ‎pastinya disertai bukti yang kuat.

"Memang sebagaimana yang sudah diumumkan pimpinan hari ini, saya perlu sampaikan bahwa apa yang ditetapkan KPK itu sudah mendapatkan bukti yang kuat," ujar Novel melalui video call dengan Koalisi Masyarakat‎ Sipil Anti Korupsi yang menggelar acara "Jangan Lelah Lawan Korupsi" di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Namun, Novel yang kini masih menjalani perawatan di Singapura itu enggan menanggapi lebih jauh soal status tersangka Setnov itu. Menurutnya, untuk lebih detailnya tetap harus menunggu proses penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah.

"Saya kira Lebih jelasnya kita harus tunggu proses penyidikan," ujar Novel yang kondisi matanya mulai membaik.

Dia hanya ‎kembali menegaskan bila langkah KPK kembali menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu dalam pusara korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun itu telah disertai bukti-bukti yang kuat.

"Tapi Penetapan tersangka SN itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang sangat kuat," pungkasnya.

Diketahui, Setya Novanto kembali ditetapkan tersangka oleh KPK dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat (10/11/2017) pukul 17.00 wib sore. Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [beritaislam24h.info / kml]
Ditetapkan Tersangka, Setnov Curhat Diperlakukan Tak Adil

Ditetapkan Tersangka, Setnov Curhat Diperlakukan Tak Adil

Berita Islam 24H - Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya merasa diperlakukan tidak adil karena kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Fredrich, pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI itu setelah mengetahui dirinya kembali ditetapkan sebagai tersangka.

"Mengapa saya harus dilakukan seperti ini, saya bukan penjahat, saya bukan melakukan sesuatu hal yang membahayakan negara, tapi kenapa saya dilakukan tidak adil seperti ini," kata Fredrich mengutip Setnov, Jumat (10/11).

Hal itu dia sampaikan di kantor sementara Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, setelah melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo karena kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka. Fredrich mengatakan dirinya dan sang klien telah menduga jika hal itu akan terjadi.

"Kami sudah tahu (akan jadi tersangka lagi), kami sudah menyangka mereka akan melakukan," ujarnya.

Pihaknya pun menduga ada unsur politik dalam penetapan tersangka tersebut. Namun, Fredrich tak menjelaskan secara rinci tentang dugaan tersebut. "Ya ada unsur politik dan dendam," ucap Fredrich.

Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Agus dan tiga orang lainnya, yakni Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta Penyidik KPK Ambarita Damanik.

Mereka berempat dilaporkan karena menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) baru buat Setnov.

Fredrich menyampaikan keempatnya dilaporkan dengan dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 juncto pasal 421 KUHP.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tempat tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Penetapan tersangka tersebut merupakan penetapan yang kedua. [beritaislam24h.info / cnn]
Catatan Tajam Jurnalis Senior Tentang Perkawinan Putri Jokowi

Catatan Tajam Jurnalis Senior Tentang Perkawinan Putri Jokowi

Berita Islam 24H - Sepintas lalu, “Royal Wedding” bisa dialihbahasakan menjadi “Perkawinan Royal”. Sesungguhnya tidak! Kedua kombinasi dua-kata ini sama sekali berbeda dalam makna. “Perkawinan Royal” bukan terjemahan dari “Royal Wedding”.

Di sejumlah negara Eropa, terutama di Inggris Raya, “Royal Wedding” adalah upacara dan acara perkawinan anggota keluarga kerajaan. Singkat kata, “royal” artinya “kerajaan” dan “wedding” artinya “perkawinan”. Perkawinan Kerajaan.

Di Indonesia, upacara dan acara yang mirip dengan “Royal Wedding” itu baru saja kita saksikan, yaitu prosesi perkawinan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Nasution. Upacara dan acara pernikahan yang berlangsung di Solo itu bisa juga diberi sebutan yang memakai kata “royal”. Yaitu, “Perkawinan Royal”.

Hanya saja, kata “royal” di dalam “Perkawinan Royal” berbeda maknanya dengan kata “royal” di dalam “Royal Wedding”. Seperti dijelaskan di awal tadi, “Royal Wedding” adalah “perkawinan karajaan” atau “perkawinan keluarga kerajaan”.

Sedangkan kata “royal” di dalam “Perkawinan Royal” putri Presiden lebih cocok diartikan “perkawinan mewah”, atau “perkawinan banyak duit”. Pengertian “royal” di sini adalah “perbuatan membelanjakan uang secara berlebihan” sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI).

Kalau kata “royal” itu kita contohkan dalam berbagai ujaran, bisa menjadi seperti berikut ini. “Dia itu royal sekali hidupnya.” Atau, “Jangan terlalu royal membelanjakan uang.” Atau, “Walaupun dia kaya-raya, tetapi dia tidak royal.”

Mengapa pesta Kahiyang lebih pas dengan makna “royal” KBBI? Karena, antara lain, Pak Jokowi bukan dari “royal family” (keluarga kerajaan) seperti “royal family” di Inggris, Belgia, Belanda, Jepang, Jogjakarta atau, bahkan, di Solo sendiri. Kalau keluarga presiden bisa kita sepakati sebagai “royal family”, tentu upacara di Solo barusan boleh saja disebut “Royal Wedding”. Tetapi, sekali lagi, keluarga presiden tak mungkin disebut “royal family”.

Preside Jokowi boleh dikatakan sangat “royal” mengeluarkan uang untuk upacara dan acara pernikahan putri beliau. Dan memang begitu kenyataannya. Kalau ditanya apakah salah Presiden menghamburkan uang untuk perkawinan putri beliau, jawabannya “tidak” --dari sudut pandang tertentu. Itu hak beliau. Tidak masalah.

Kita hanya ingin menjelaskan bahwa ada “Royal Wedding” yang sangat berbeda dengan “Perkawinan Royal”. Yang pertama adalah prosesi perkawinan keluarga kerajaan, sedangkan yang kedua adalah prosesi perkawinan keluarga yang banyak duit. Itu saja!

Apakah ada aspek lain? Wallahu a’lam. Ada yang mempersoalkan “kemewahan” prosesi perkawinan itu. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, berpendapat seharusnya Presiden Jokowi melaksanakannya secara sederhana saja. Fahri menyebutkan adanya anjuran resmi pemerintah agar acara perkawinan anak-anak pejabat tidak berlebihan. Jokowi sudah menjawab kritik Fahri dengan mengatakan bahwa semua penyediaan jasa untuk perkawinan putrinya berasal dari kalangan sendiri, usaha (bisnis) keluarga Jokowi sendiri.

Poin yang menarik dari Fahri adalah bahwa Jokowi sejak awal menggagas “revolusi mental”. Poin ini sah-sah saja untuk diangkat mengingat anjuran revolusi ini termasuk mengubah mentalitas megalomania. Sekali lagi, wallahu a’lam.

Hanya dua hal yang menarik perhatian saya. Pertama, pengerahan satuan keamanan yang jumlahnya, konon, mencapai lebih 3,500 personel (polisi dan tentara). Yang kedua, pengerahan relawan Jokowi dari seluruh Indonesia yang jumlahnya cukup banyak juga, sekitar 6,000 orang. Mereka diundang datang ke Solo. Kalau kedua hal ini mau dijawab dengan “logika”, tentu bisa saja.

Jokowi menyatakan “kekagetan” terhadap jumlah yang hadir; mereka datang melalui “perjuangan berat” untuk sampai ke Solo. Tetapi kemudian, ada agenda konsolidasi nasional para relawan itu. Bagaikan sudah dipersiapkan. Artinya, tak harus “kaget”.

Para relawan itu kemudian mendapatkan pengarahan dari Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan (LBP) di Asrama Haji, Solo. Pak LBP menguraikan prestasi Presiden Jokowi. Ada terasa suasana politis di celah-celah kegiatan Perkawinan Royal ini.

“Sekali dayung, dua-tiga pulau terlampau,” kata pepatah. “Sambil menyelam, minum air.”

Penulis: Asyari Usman (Ex Wartawan BBC) [beritaislam24h.info / pi]
Golkar: Tetapkan Novanto Tersangka Seribu Kali, Silakan

Golkar: Tetapkan Novanto Tersangka Seribu Kali, Silakan

Berita Islam 24H - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan ada banyak kejanggalan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terutama setelah Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan lagi sebagai tersangka.

"Pasca Golkar masuk garda terdepan di pansus memang ada janggal. Masa dalam waktu tiga minggu delapan kali OTT orang Golkar semua. Silakan proses hukum dan kami tidak mau masuk," kata Maman dalam diskusi populi center, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.

Karena dalam pansus, kata Maman, sudah ditegaskan bahwa posisinya untuk otokritik. Namun, KPK tidak pernah hadir dengan alasan melemahkan komisi.

Maman menilai, selalu yang menjadi masalah adalah KPK dianggap sebagai malaikat. Tapi baginya, banyak masalah, termasuk saat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada pertama kalinya.

"Kalau bisa dianulir pengadilan, artinya ada kelemahan di KPK," katanya.

Saat OTT Bupati Cilegon yang menurut Maman juga aneh. Karena KPK mengatakan modusnya adalah melalui CSR perusahaan. Sementara di DKI, lanjut Maman, saat Ahok menjabat justru banyak uang CSR tapi tidak diproses.

Begitu juga dengan DPRD Banjarmasin. Menurutnya, yang terjaring OTT hanya Rp10 juta. Sementara biaya operasionalnya pasti jauh dari jumlah itu.

"Mau menetapkan SN seribu kali tersangka pun silakan," katanya. Asalkan, lanjut Maman, sistem di KPK diperbaiki. [beritaislam24h.info / vv]